Prabowo: 30 Tahun RI Dikuasai Paham Neoliberal, Bertentangan UUD 1945
- Presiden Prabowo menilai selama 30 tahun terakhir, ekonomi Indonesia dikuasai paham neoliberal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- Prabowo menegaskan pentingnya kembali ke konsep ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
- Ia menyebut ketertarikan Indonesia pada model barat terbukti tidak membawa kesejahteraan rakyat setelah tiga dekade penerapan kapitalisme neoliberal.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia selama 30 tahun dikuasai paham ekonomi neoliberal. Padahal, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Di masa 30 tahun yang terakhir ini, kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh paham ekonomi neoliberal, yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Prabowo dalam pidatonya di Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/6/2026).
Prabowo mengatakan, generasi penerus sudah lama mengabaikan arah pembangunan ekonomi yang sudah dirancang para pendiri bangsa, yakni ekonomi kerakyatan.
"Yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan. Saudara-saudara, kita tidak mencari kesalahan masa lalu," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut, Indonesia di masa lalu terlalu terkesima bangsa barat. Dia menyebut, keunggulan barat seolah perdaban yang paling baik, unggul, dan kuat, serta bisa menyejahterakan rakyat dalam waktu singkat.
"Ternyata setelah tiga dasawarsa, kita melihat tidak benar. Saya termasuk mungkin salah satu yang dari awal sudah memperingatkan bahwa paham kapitalisme neoliberal tidak akan berhasil, dan tidak akan membawa kesejahteraan, dan tidak mungkin membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak," ucap Prabowo.
