Kemenkes Buka Suara soal Klaim Aceh Utara Belum Dikirim Alkes
- Kemenkes telah mengirimkan 34 emergency kit ke Dinkes Provinsi Aceh, termasuk lima untuk Aceh Utara.
- Kemenkes mengirimkan alat kesehatan tambahan langsung dari pusat setelah distribusi dari provinsi ke Aceh Utara terkendala.
- Keterlambatan distribusi bukan karena Kemenkes tidak menyalurkan bantuan, melainkan akibat miskoordinasi distribusi di tingkat provinsi serta kendala akses transportasi pascabencana.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI buka suara menanggapi pernyataan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang menyebut telah berulang kali meminta bantuan alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP), serta mesin generator listrik pascabanjir 26 November 2025, namun belum menerima bantuan hingga memasuki pekan ketiga.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan Kemenkes sejak awal telah menyalurkan bantuan sesuai mekanisme penanganan bencana. Bantuan dari pusat dikirim melalui Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yang menjadi pusat distribusi melalui Health Emergency Operation Center (HEOC).
“Jadi mekanismenya dari pusat kirim ke Dinkes Provinsi. Di sana ada HEOC yang berfungsi sebagai hub untuk merencanakan, mendistribusikan, memonitor, dan mengevaluasi penanganan kesehatan saat bencana,” kata Aji saat dihubungi IDN Times, Jumat (26/12/2025).
1. Kemenkes telah mengirimkan 34 emergency kit ke Dinkes Provinsi Aceh.
Aji menjelaskan, Kemenkes telah mengirimkan 34 emergency kit ke Dinkes Provinsi Aceh. Emergency kit tersebut berisi berbagai alat kesehatan untuk pelayanan kegawatdaruratan dasar dan telah disertai dengan rencana distribusi ke masing-masing kabupaten/kota, termasuk Aceh Utara.
“Untuk Aceh Utara memang sudah ada permintaan dan kami sudah menyiapkan lima emergency kit sesuai kebutuhan,” ujarnya.
2. Kemenkes kirimkn alkes tambahan
Namun dalam pelaksanaannya, distribusi dari tingkat provinsi ke Aceh Utara belum berjalan sesuai rencana distribusi yang telah disusun. Setelah menerima laporan dan melakukan konfirmasi ke Dinkes Aceh Utara, Kemenkes mengetahui bahwa bantuan tersebut memang belum diterima saat itu.
Mengetahui kondisi tersebut, Kemenkes kemudian mengirimkan tambahan bantuan langsung dari pusat, kali ini melalui jalur Medan dan dilanjutkan lewat darat ke Aceh Utara dan wilayah terdampak lainnya.
“Begitu kami tahu belum sampai, kami langsung kirimkan lagi tambahan dari pusat. Tapi saat proses pengiriman itu berlangsung, muncul pernyataan bahwa bantuan belum diterima. Itu benar secara faktual karena memang masih dalam perjalanan,” jelas Aji.
3. Miskoordinasi distribusi di tingkat provinsi serta kendala akses transportasi pascabencana
Ia menegaskan keterlambatan bukan karena Kemenkes tidak menyalurkan bantuan, melainkan akibat miskoordinasi distribusi di tingkat provinsi serta kendala akses transportasi pascabencana.
“Kan tidak mudah akses pesawat, jalur darat juga masih banyak kendala waktu itu. Tapi pengiriman sudah berproses, bukan berarti tidak kami penuhi,” kata dia.
4. Seluruh bantuan ke Aceh Utara telah diterima oleh Dinkes setempat
Menurut Aji, sekitar tiga hingga empat hari setelah pernyataan tersebut, seluruh bantuan yang diminta, termasuk lima emergency kit untuk Aceh Utara, telah diterima oleh Dinkes setempat.
Saat ini, Kemenkes menyebut penanganan pascabencana telah memasuki tahap lanjutan. Seluruh rumah sakit rujukan di wilayah terdampak sudah kembali beroperasi, sementara sebagian besar puskesmas juga telah melayani masyarakat.
“Sekarang tinggal sembilan puskesmas di Aceh yang belum beroperasi penuh karena rusak berat atau terisolasi. Tapi sebagian tetap membuka layanan darurat,” ujar Aji.
5. Menkes rutin koordinasi
Kemenkes memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan. Bahkan, Menteri Kesehatan secara rutin menggelar rapat evaluasi dengan dinas kesehatan daerah, rumah sakit, dan puskesmas untuk memastikan kebutuhan seperti alat kesehatan, obat-obatan, listrik, air bersih, hingga oksigen dapat terpenuhi.
“Kami tidak berhenti bekerja. Dalam situasi bencana, distribusi memang bertahap dan penuh tantangan, tapi kebutuhan dasar layanan kesehatan tetap menjadi prioritas,” ucap Aji.
