Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Kemhan Bantah Bekingi Impor Ratusan Ribu Mobil Pikap dari India

Kemhan Bantah Bekingi Impor Ratusan Ribu Mobil Pikap dari India
Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait di Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)
Intinya Sih
  • Kementerian Pertahanan menegaskan tidak terlibat dalam impor 105 ribu mobil pikap dari India, dan hanya menerima empat unit hibah Mahindra Scorpio untuk mendukung penanganan bencana di Sumatra.
  • PT Agrinas Pangan Nusantara telah membayar uang muka 30 persen dari kontrak Rp24,66 triliun untuk pembelian kendaraan dari Mahindra dan Tata Motors, dengan 1.200 unit pertama sudah tiba di Indonesia.
  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda impor besar tersebut hingga ada pembahasan lebih lanjut bersama Presiden Prabowo, demi mempertimbangkan dampaknya bagi industri otomotif nasional.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan membantah tudingan ikut menjadi beking dari impor 105 ribu mobil pikap 4X4 dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih. Dugaan itu muncul lantaran pada 2025 lalu Kemhan menerima hibah empat mobil Mahindra Scorpio buatan perusahaan Mahindra and Mahindra Ltd. Kendaraan itu dihibahkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara ke Kemhan.

M&M adalah perusahaan manufaktur otomotif multinasional asal India. Perusahaan itu pula yang juga memproduksi 105 ribu unit mobil pikap yang dipesan untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait mengakui pihaknya memang menerima empat mobil pikap Mahindra Scorpio dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Tetapi, empat unit mobil pikap itu digunakan untuk membantu penanganan bencana di Pulau Sumatra. TNI maupun Kemhan membantah ikut terlibat dalam pembelian ratusan ribu mobil pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih.

“Jadi tidak benar, bahwa itu bagian daripada Kemhan mempermudah dan sebagainya. Itu tidak ada," ujar Rico di Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026) malam.

Ia mengatakan, empat mobil yang dihibahkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sudah didistribusikan ke satuan TNI yang bertugas menangani bencana di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat.

“Kemarin sampai sekarang sudah digunakan oleh tentara yang terlibat dalam distribusi logistik, bantuan obat-obatan dan untuk pergerakan manusia, perorangan," tutur dia.

1. Mobil Mahindra Scorpio dianggap mampu lakukan manuver sulit di medan bencana

Mahindra Scorpio
Mobil buatan India, Mahindra Scorpio yang dihibahkan ke Kementerian Pertahanan lewat PT Agrinas Pangan. (IDN Times/Santi Dewi)

Dikutip dari situs resmi Kemhan, hibah empat mobil pikap Mahindra Scorpio itu diterima oleh Sekjen Kemhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo pada 5 Desember 2025. Scorpio Vigar diklaim hadir untuk solusi mobilitas di zona merah bencana. Dibekali mesin M-Hold yang bertenaga dan sistem penggerak Shift-on-the-Fly 4×4, kendaraan ini mampu beralih mode penggerak secara instan tanpa berhenti, sangat penting saat melintasi jalur evakuasi yang berubah-ubah dari aspal rusak ke medan lumpur ekstrem.

Tri menegaskan, bantuan tersebut sangat vital untuk mendukung operasi kemanusiaan yang diinstruksikan menjadi prioritas nasional.

“Kendaraan yang kami terima ini memiliki fitur penggerak 4×4. Sehingga dapat melakukan manuver di medan sulit dan berlumpur. Sehingga harapannya proses distribusi logistik kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana dapat berjalan dengan lancar," ujar Tri.

2. Agrinas sudah lakukan pembayaran down payment 30 persen ke India

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota (IDN Times/Pitoko)

Sementara, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota mengaku siap membatalkan impor mobil, bila diminta oleh pemerintah. Meskipun ada konsekuensi bisnis denda yang harus dibayarkan.

Impor 105 ribu mobil pikap itu terdiri dari 35 ribu unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35 ribu unit pikap 4x4 dan 35 ribu unit truk roda enam dari Tata Motors. Adapun nilai kontrak pengadaan mobil impor India tersebut senilai Rp24,66 triliun.

Ia pun mengakui pihaknya telah meneken kontrak pembelian dengan produsen India dan melakukan pembayaran awal atau down payment (DP) sebesar 30 persen. Dengan demikian, sudah dilakukan pembayaran berkisar Rp7,39 triliun.

Di sisi lain, pengiriman gelombang pertama mobil pikap itu sudah dilakukan. Bahkan, sekitar 1.200 unit mobil pikap itu sudah tiba di Indonesia pada awal pekan ini. Unit-unit tersebut masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan kini bersiap memasuki tahap distribusi ke berbagai daerah.

Joao pun membenarkan ketibaan gelombang pertama mobil pikap itu di Tanah Air. "Iya (sudah sampai 1.200 unit)," kata Joao di kantornya pada Selasa (24/2/2026).

Namun, ia tidak merinci komposisi kendaraan yang telah tiba, apakah seluruhnya berasal dari Mahindra atau Tata Motors. Ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti akan ditempatkan di wilayah mana saja pikap yang sudah masuk ke Tanah Air tersebut.

3. Dasco minta impor mobil pikap dari India ditunda dulu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmas merespons approval rating Presiden Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmas merespons approval rating Presiden Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. (IDN Times/Amir Faisol).

Sementara, impor ratusan ribu mobil pikap dari India menuai protes dari komunitas pelaku usaha di Tanah Air. Sebab, keputusan itu dianggap merugikan industri otomatif Indonesia.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad pun meminta kepada pemerintah untuk menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih itu. Meskipun gelombang pertama mobil pikap sebanyak 1.200 unit sudah tiba di Tanah Air.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/2/2026).

Menurut Dasco, penundaan tersebut sebaiknya dilakukan sampai ada pembahasan lebih detail soal rencana tersebut bersama Presiden Prabowo Subianto. Ketua Harian Partai Gerindra itu pun meyakini Prabowo nantinya juga akan meminta berbagai masukan dari pelaku usaha dalam negeri, sekaligus memperhitungkan kesiapan industri Tanah Air.

"Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah, sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," tutur dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Sunariyah Sunariyah
EditorSunariyah Sunariyah
Follow Us

Latest in News

See More