Kepala BGN Buka Suara soal SPPG Polri Gerilya hingga Serobot Dapur Lain
- Isu SPPG Polri gerilya dan serobot jatah disampaikan dalam rapat DPR
- Masyarakat takut dengan polisi yang mengganggu distribusi MBG
- Kapolri beberapa kali kunjungan langsung pantau distribusi MBG di SPPG Polri
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi soal adanya laporan berbagai masalah yang ditimbulkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri. Terutama, isu terkait upaya gerilya dan penyerobotan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menjelaskan, masalah adanya tumpang tindih penyaluran MBG itu sebenarnya tidak hanya terjadi di SPPG yang dikelola Polri. BGN sendiri sudah membuat pentunjuk teknis untuk mengantisipasi kasus serupa.
"Itu tidak hanya terjadi pada SPPG (Polri) tersebut, tapi juga pada yang lainnya. Kenapa BGN mengeluarkan juknis edisi tiga, di situ membatasi jumlah penerima manfaat untuk anak sekolah maksimal dua ribu, kemudian meminta agar menambah kelompok B3, ibu hamil, ibu anak balita sampai 2.500, dan kalau ada juru masak profesional bisa ditambah sampai 3 ribu. Tujuannya agar terjadi pemerataan, tidak perlu rebutan penerima manfaat. Termasuk kita keluarkan insentif dasar," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
"Jadi banyak khawatiran dari mitra begitu kurang dari 3 ribu, maka insentifnya kurang. Nah, sekarang kita keluarkan insentif dasar supaya tidak terjadi rebutan," sambung Dadan.
1. Isu SPPG Polri gerilya hingga serobot jatah disampaikan dalam rapat DPR
Sebelumnya, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Yahya Zaini, menyoroti SPPG kepolisian bergerilya ke sekolah-sekolah, untuk mencari penerima MBG. Mirisnya, SPPG yang dikelola Polri itu menyerobot jatah distribusi SPPG milik masyarakat. Ia memberikan contoh kasus yang terjadi di wilayah Jawa Tengah.
"Ini kehadiran SPPG dari Polri di lapangan menimbulkan masalah Pak Kepala. Sebab, untuk mendapatkan penerima manfaat, banyak kepolisian gerilya ke sekolah-sekolah, jadi ini benturan dengan SPPG yang sudah dikelola oleh masyarakat. Jadi, SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Kepala BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, hari ini.
2. Masyarakat takut dengan polisi
Dengan adanya upaya kepolisian tersebut, SPPG milik masyarakat menjadi takut. Oleh sebab itu, Yahya mengingatkan agar kasus ini ditangani dengan serius, agar distribusi MBG bisa berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih.
"Jangan sampai yang sudah kerja sama dengan SPPG tertentu, karena diminta dipaksa oleh Polres, pindah. Sehingga mengurangi jatah dari SPPG yang sudah berjalan. Jadi kalau ini dimonitor dengan baik, nanti tidak akan terjadi tumpang tindih, jadi kalau polisi yang datang, masyarakat takut Pak. Apalagi kalau ditakut-takuti pakai seragam. Menurut saya ini sangat merisaukan di lapangan, karena ada dua daerah melaporkan ke saya," tegasnya.
3. Kapolri beberapa kali kunjungan langsung pantau MBG
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sendiri beberapa kali melakukan kunjungan langsung ke berbagai titik, untuk memantau distribusi MBG, termasuk dapur SPPG. Terbaru, Kapolri bersama Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 7 November 2025.
"Kami mendapatkan kunjungan dari Beliau (Titiek) ke dua tempat pertama, SMP Kemala Bhayangkari yang ada di Karanganyar, dan kemudian SPPG Polri yang ada di Karanganyar, Beliau menyaksikan langsung bagaimana proses pada saat anak-anak melaksanakan kegiatan makan hasil dari distribusi SPPG, dan kemudian tadi Beliau meninjau ke kelas-kelas yang ada," kata Kapolri dalam keterangan tertulis Humas Polri.
Dalam kunjungannya ke SPPG, dilakukan peninjauan seluruh proses pembuatan makan bergizi gratis (MBG) mulai dari kedatangan bahan produksi hingga proses distribusi ke penerima manfaat.
"Selanjutnya Bu Titiek berkenan mengecek langsung SPPG Polri yang ada di Karanganyar, mulai daripada saat barang tiba kemudian proses pemisahan penyimpanannya sampai terkait dengan proses pada saat memasak, kemudian juga pada saat akan didistribusikan," ucap Kapolri.
Sigit memastikan, SPPG Polri juga mengutamakan Food Security dengan menggunakan alat test kit, proses sterilisasi, pembersihan hingga pengelolaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
