Partai Gema Bangsa: Pemilu 2029 Bisa Jadi Konsolidasi Kekuatan Lama
- Isoarkisme, kritik terhadap feodalisme modern
- Prinsip kesetaraan otoritas dan kritik terhadap praktik personalisasi partai.
- Kekuasaan dipahami sebagai fungsi, bukan hak milik individu atau kelompok tertentu.
- Mesin penggerak distribusi kekuasaan
- Egalokrasi menekankan distribusi peran kolektif dan kepemimpinan rotatif.
- Kepemimpinan tetap ada, tetapi dibatasi oleh aturan internal yang jelas dan kolektif.
- Pemilu 2029 jadi laboratorium bagi model partai yang ingin keluar dari ling
Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, menilai Pemilu 2029 berpotensi menjadi momentum konsolidasi kekuatan lama. Menurutnya, koalisi besar partai-partai feodal dan oligarki masih sangat mungkin mendominasi arena politik, mempertahankan struktur kekuasaan yang sudah terbangun sejak pascareformasi.
Namun, di tengah kecenderungan itu, Joko menyebut selalu ada ruang bagi lahirnya cerita baru. Kehadiran Partai Gema Bangsa, kata dia, bukan sekadar menambah daftar partai, melainkan menawarkan paradigma baru tentang bagaimana partai bekerja dan bagaimana kekuasaan seharusnya didistribusikan.
“Di sinilah gagasan Isoarkisme, Egalokrasi, dan Desentralisasi Politik Gema Bangsa menawarkan kemungkinan transformasi,” ujar Joko dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).
1. Isoarkisme, kritik terhadap feodalisme modern
Joko menjelaskan, Isoarkisme menjadi fondasi normatif Partai Gema Bangsa. Prinsip utamanya adalah kesetaraan otoritas, di mana tidak ada kekuasaan yang bersifat permanen, tidak ada jabatan yang sakral, dan tidak ada kepemimpinan yang tak tergantikan.
Dalam kerangka ini, kekuasaan dipahami sebagai fungsi, bukan hak milik individu atau kelompok tertentu. Isoarkisme hadir sebagai kritik terhadap praktik personalisasi partai dan kepemilikan figur yang masih kuat dalam demokrasi elektoral Indonesia.
Menurutnya, selama ini banyak partai terjebak dalam feodalisme modern, di mana figur sentral memegang kontrol penuh atas arah dan sumber daya partai. Isoarkisme justru menantang pola tersebut dengan menempatkan sistem di atas individu.
2. Mesin penggerak distribusi kekuasaan
Joko menyebut, jika isoarkisme menjadi kerangka teoritis, maka egalokrasi berperan sebagai strategi operasional. Menurutnya, egalokrasi menekankan distribusi peran kolektif, kepemimpinan rotatif, serta mekanisme pengambilan keputusan yang membatasi dominasi individu.
“Dalam sistem pemilu langsung yang masih sangat bergantung pada figur, egalokrasi bukan berarti menolak kepemimpinan, melainkan menginstitusionalisasikan batasannya,” terangnya.
Melalui konsep ini, kepemimpinan tetap ada, tetapi dibatasi oleh aturan internal yang jelas dan kolektif. Tujuannya agar partai tidak kembali jatuh pada model kepemimpinan absolut yang sulit dikontrol oleh kader.
3. Pemilu 2029 jadi laboratorium bagi model partai yang ingin keluar dari lingkaran feodalisasi
Menurut Joko, di antara isoarkisme dan egalokrasi, desentralisasi politik menjadi fase transisional. Ia menegaskan, desentralisasi bukan hanya soal hubungan pusat-daerah, tetapi redistribusi otoritas di dalam tubuh partai itu sendiri.
“Artinya, kekuasaan tidak lagi menumpuk pada ketua umum atau lingkar elite tertentu, melainkan dibagi dalam organ-organ kolektif dengan mandat yang terpisah dan terukur,” tegasnya.
Model ini memungkinkan kader di daerah memiliki ruang artikulasi yang nyata. Partai tidak lagi sekadar menjadi kendaraan personal, melainkan organisasi dengan legitimasi yang lahir dari sistem internal yang transparan dan konstitusional.
Meski demikian, ia mengakui model tersebut bukan tanpa tantangan. Demokrasi yang terlalu cair berisiko terfragmentasi, sementara organisasi yang terlalu egaliter bisa lambat mengambil keputusan. Karena itu, isoarkisme tidak menghapus struktur, melainkan mendisiplinkannya.
Lebih lanjut, Joko menegaskan, Pemilu 2029 bukan sekadar kontestasi elektoral, melainkan laboratorium bagi model partai yang mencoba keluar dari lingkaran kartelisasi dan feodalisasi. Jika partai-partai lama cenderung bersatu mempertahankan dominasi, maka partai berbasis Isoarkisme bisa tampil sebagai kekuatan penentu.
"Yang dipertaruhkan bukan hanya kursi legislatif atau posisi eksekutif, tetapi kredibilitas demokrasi itu sendiri. Dalam sistem multipartai, kekuatan 5–6 persen yang terorganisir dan disiplin, kata Joko, sering kali lebih menentukan dibanding mayoritas yang cair. Pemilu 2029 adalah panggung bagi generasi digital yang ingin mengubur paradigma lama," imbuh dia.
