Kepala Daerah Aceh Minta TKD Tak Dipotong, Purbaya Tunggu Restu Prabowo

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan masih menunggu restu Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memangkas transfer ke daerah (TKD) Aceh pada 2026, menyusul banjir dan longsor di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Aceh yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (30/12/2025). Dalam rapat itu, kepala daerah terdampak banjir di Aceh agar Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026 tidak dipangkas.

"Tadi ada permintaan untuk apa... supaya gak dipotong ya DAK-nya atau transfer ke daerah ke sini. Ini kan Aceh terkena bencana, kita lihat sih kalau 2026 anggarannya turun sedikit itu. Tadi Pak Bupati minta jangan dipotong, gitu ya?" kata Purbaya.

"Rupanya mesti minta izin dulu ke Pak Presiden. Jadi kami akan usulkan seperti itu untuk Aceh kali, ya, Pak? Aceh dulu yang paling parah ya," sambungnya lagi.

Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambahkan anggaran TKD sebesar Rp1,633 triliun untuk Aceh.

Purbaya memastikan, TKD Aceh tahun depan akan dikembalikan seperti anggaran pada tahun 2025. Dia meyakini, pemerintah bisa memaahami unsur kedaruratan di Aceh.

"Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK tahun 2025. Harusnya nggak ada masalah, ini kan daerah bencana ya," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan ruang fiskal tambahan melalui penyisiran belanja kementerian dan lembaga dalam APBN 2026. Langkah ini dilakukan lebih awal dengan menyeleksi kegiatan yang dinilai tidak produktif, seperti rapat yang tidak memiliki manfaat jelas.

Purbaya mengatakan, langkah tersebut bukan pemotongan anggaran, melainkan efisiensi. Dari proses itu, pemerintah menemukan ruang fiskal sekitar Rp60 triliun yang dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas, termasuk penanganan bencana.