Jakarta, IDN Times - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi mendukung adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut dia, untuk menyelesaikan tahap awal pembangunan IKN Nusantara perlu adanya dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Hal itu supaya IKN rampung sesuai target, yakni pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.
Pria yang akrab dipanggil Hendi ini mengatakan, bahwa saat ini LKPP telah melakukan upaya-upaya percepatan, khususnya terkait pembiayaan pembangunan yang diyakini akan sangat berat jika hanya bersumber dari anggaran pemerintah.
"Kalau hanya mengandalkan APBN pasti akan pusing tujuh keliling. Sehingga dalam struktur pembiayaan diharapkan ada peran swasta. Di mana kemudian ditetapkan skema pembiayaan KPBU, atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha," ucap Hendi.
Oleh sebab itu, LKPP kemudian menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.
"Dalam peraturan LKPP ini terdapat beberapa inovasi baru yang digagas untuk dapat terwujud proses pengadaan yang lebih cepat, mudah, dan sederhana. Serta kami juga kedepankan pemakaian produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," imbuh Hendi.
Mantan Wali Kota Semarang dua periode ini menekankan bahwa IKN Nusantara perlu diletakkan sebagai kebanggaan bersama. Apalagi menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara dapat memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia.
"Satu, dari sisi ekonomi, pemerataannya akan berjalan, yang dulu hanya terkonsentrasi di pulau Jawa khususnya Jakarta, nanti pasti akan terbagi. Kedua, terkait kualitas hidup masyarakat pasti akan bisa lebih baik lagi, karena saat ini sekitar 56 persen populasi Indonesia ada di pulau Jawa, jadi sudah sangat tidak berimbang," tutur dia
"Sehingga kehadiran IKN Nusantara ini akan mampu mendistribusikan sebagian populasi untuk kemajuan Indonesia," ujar Hendi.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi mengungkapkan adanya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) tersebut, membuka kesempatan swasta untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Setelah Bapak Presiden Jokowi melakukan market sounding, ketertarikan investor meningkat hingga 44 kali lipat, sehingga dari lahan yang ditawarkan sejumlah 38 hektare (ha) di kawasan inti pemerintahan pusat (KIPP), menjadi 1.693 hektar," imbuh Ali.