Komisi V DPR: Bantuan Rp4 M Prabowo Hanya Buah Tangan, Belum Cukup
- Lasarus menyoroti pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), menyarankan pemerintah mencari sumber dana lain untuk bencana.
- Wilayah Sumatra Barat saja membutuhkan minimal Rp13 triliun, sementara Aceh dan Sumatra Utara memerlukan dana rekonstruksi yang lebih besar.
- Lasarus berpendapat bahwa bantuan Rp4 miliar tersebut hanya sebagai buah tangan atau tanda kasih kunjungan Presiden, belum cukup untuk tanggap darurat.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai, bantuan sebesar Rp4 miliar untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang digelontorkan Presiden Prabowo Subianto pascabanjir bandang masih jauh panggang dari api. Bantuan itu dinilai belum cukup buat pemulihan dan rekonstruksi daerah.
Menurut dia, jumlah bantuan ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan skala kerusakan infrastruktur di lapangan setelah dihantam banjir bandang.
"Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp4 miliar per kabupaten. Rp4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan," ujar Lasarus, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/12/2025).
Ia pun membandingkan dengan proyek konstruksi yang skalanya relatif kecil. Ia menyebut, untuk membangun satu tanggul (bog) atau gorong-gorong (culvert) sungai saja, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp4 miliar.
"Kita bikin satu bog aja, satu bog (culvert) aja untuk sungai, itu bisa Rp4 miliar. Ini ada berapa banyak jembatan yang putus, jalan yang hancur, rumah yang rusak," kata Legislator PDIP itu.
1. Fiskal daerah tertekan, perlu alokasi dana pusat
Lasarus juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini tertekan akibat pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Fiskal daerah kan kita tahu semua, DAK dipotong, DAU dipotong, saya ngomong apa adanya ini," kata Lasarus.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah pusat mencari sumber dana lain untuk dialokasikan sepenuhnya ke lokasi-lokasi bencana. Ia menyebut dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan sisa dana anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang tidak terserap bisa disalurkan untuk bencana banjir Sumatra.
"Nah, kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, sudah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini," kata Lasarus.
2. Kebutuhan rekonstruksi capai belasan triliun rupiah
Lasarus mengungkapkan, kebutuhan dana untuk rekonstruksi di daerah terdampak sangat besar. Ia mencontohkan, wilayah Sumatra Barat saja, kebutuhan minimalnya mencapai Rp13 triliun.
"Pak Menteri PU masih di sana kontak saya, minimal Padang itu aja butuh Rp13 triliun. Rp 13 triliun hanya untuk Sumatra Barat," kata dia.
Menurutnya, beberapa daerah lain mengalami kerusakan yang bahkan lebih parah, seperti Aceh dan Sumatra Utara, sehingga dipastikan membutuhkan dana rekonstruksi yang jauh lebih besar.
"Belum Aceh lebih parah lho. Aceh itu lebih parah dari Sumatera Barat. Kemudian juga Sumatra Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar," kata dia.
3. Bantuan Rp4 M hanya buah tangan presiden
Lebih jauh, Lasarus berpendapat, bantuan Rp4 miliar tersebut lebih pantas dianggap sebagai buah tangan atau tanda kasih kunjungan Presiden, bukan solusi untuk menyelesaikan tanggap darurat.
"Ya, mungkin Rp 4 miliar itu sebagai bentuk buah tangan Pak Presiden lah ya. Tapi bahwa itu untuk menyelesaikan tanggap darurat, ya jauh panggang dari api lah, Mas. gitu lho," ujar
Lasarus menekankan, bantuan Rp4 M tersebut bahkan belum tentu cukup untuk membangun satu jembatan kecil, sementara ratusan, bahkan ribuan jembatan, gorong-gorong, dan infrastruktur lainnya hancur akibat bencana.
"Itu hanya untuk membangun satu jembatan kecil saja, Rp4 miliar itu belum tentu selesai. Sementara ada ratusan jembatan, bahkan mungkin ribuan jembatan yang putus... jadi Rp4 miliar itu enggak ada apa-apa," kata dia.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan dana bantuan sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten dan kota yang terdampak bencana di kawasan Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Adapun, kebijakan ini bertujuan memenuhi kebutuhan warga, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan perempuan.
