Puan: Pemerintah Mampu Atasi Banjir Sumatra, Belum Butuh Bantuan Asing
- Anggota DPR pantau penanggulangan banjir Sumatra
- Basarnas hadapi kendala evakuasi korban 10 hari pascabencana
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi alasan pemerintah yang belum membuka keran bantuan asing untuk penanggulangan bencana banjir Sumatra.
Puan mengatakan, bantuan yang dikerahkan pemerintah untuk korban banjir Sumatra masih cukup. Menurut dia, pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya untuk membantu wilayah terkena banjir sehingga bantuan pihak asing belum dibutuhkan hingga saat ini.
"Kita fokus dari pemerintah dulu karena memang bantuan sampai saat ini masih tercukupi. (Negara) masih mampu," kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
1. DPR akan pantau penananggulangan banjir Sumatra
Puan memastikan, anggota DPR yang berasal dari daerah terdampak banjir akan terjun ke lokasi untuk memonitor perkembangan penanggulangan bencana banjir Sumatra.
"Sekarang teman-teman yang dapilnya di wilayah terdampak musibah sekarang sudah turun semua ke wilayah-wilayah tersebut. Kemudian teman-teman yang nantinya akan datang membantu juga sekarang sudah akan bersiap-siap datang ke sana," kata dia.
2. Basarnas ungkap kendala evakuasi korban 10 hari pascabencana
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, mengungkap kendala yang dihadapi di lapangan 10 hari pascabanjir bandang di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Dia mengatakan, struktur tubuh korban mulai berubah bentuk sehingga tidak semua dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, semua korban yang telah ditemukan langsung diserahkan ke DVI Polri agar ditindaklanjuti.
"Bahwa dengan kurun waktu yang sudah lebih dari 10 hari ini, memang korban-korban yang ditemukan ini kebanyakan sudah berubah struktur," kata Syafii dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Selain itu, kendala lain yang dihadapi Basarnas di lapangan adalah kondisi lumpur yang mulai mengeras. Syafii mengatakan, banjir bandang lumpur yang terbawa arus tercampur dengan material.
Dia mengatakan, 10 hari setelah bencana kondisi lumpur tersebut mulai mengeras. Basarnas pun mengerahkan K-9 dalam proses evakuasi. Tak hanya itu, kondisi wilayah yang cukup luas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Basarnas.
"Saat ini kondisi lumpur sudah mulai mengeras dan ini menjadi kendala tersendiri pada saat korban itu tertimbun di dalamnya sehingga kami juga mengerahkan dengan K-9, khususnya dari teman-teman kepolisian dan juga TNI," kata dia.
3. Pemerintah tetapkan banjir Sumatra sebagai tanggap darurat
Pemerintah telah menetapkan banjir bandang Sumatra sebagai tanggap darurat. Penetapan ini memungkinkan percepatan mobilisasi logistik, alat berat, tenaga SAR, serta dukungan lintas instansi.
Menteri Koordinator PMK, Pratikno, mengatakan, seluruh daerah terdampak resmi menetapkan status darurat bencana, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat mengerahkan sumber daya secara penuh, sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
"Dengan adanya penetapan status darurat, tidak ada hambatan administratif bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai. Pemerintah daerah juga diberikan fleksibilitas dalam pergeseran dan realokasi anggaran,” ujar dia.
BMKG melaporkan, badai Siklon Tropis Senyar memicu hujan ekstrem, angin kencang, banjir besar, tanah longsor, hingga terganggunya transportasi laut di tiga provinsi.
Sementara itu, laporan BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah menunjukkan bertambahnya korban jiwa serta meluasnya kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan putus, jalan tertimbun longsor, dan akses darat yang terisolasi.
"Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kami untuk menangani fase tanggap darurat ini secara serius dan cepat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” kata Pratikno.
