Komnas HAM: Sosialisasi dan Kampanye Pemilu Harus Ramah Disabilitas
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengimbau agar aktivitas politik di Pemilu 2024 ramah bagi pemilih kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Menurut Pramono, sosialisasi penyelenggaraan pemilu saat ini masih terbatas. Masih banyak masyarakat yang belum terinformasi dengan baik seputar kepemiluan.
"Sosialisasi penyelenggaraan pemilu masih terbatas, belum semua kelompok masyarakat kita, bukan hanya di pedesaan tapi juga di perkotaan itu terinformasi dengan informasi kepemiluan baik oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun parpol," kata dia dalam acara daring bertajuk 'Pemilu yang Ramah HAM, Apa Syaratnya?', Rabu (5/6/2023).
1. Komnas HAM usul sosialiasi dan kampanye pakai video bahasa isyarat
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017 sampai 2022 ini juga mendorong agar konten sosialiasi maupun kampanye, ramah terhadap disabilitas. Sehingga, konten yang dibuat tak sekadar poster.
Dia lantas memberikan contoh, konten yang dibuat berupa video lengkap dengan bahasa isyarat. Sehingga ramah bagi penyandang disabilitas rungu dan netra.
"(Poster) itu kan bagi penyandang disabilitas netra kan gak dapat. Kalau dia buat video, itu misalnya video yang ada bahasa isyaratnya, misalnya untuk penyandang disabilitas rungu itu mereka tetap bisa mendapatkan informasi meski tidak bisa mendengar bunyinya. Dia bisa melihat gambarnya dan terbantu dengan isyarat tangannya," ucap dia.
2. Komnas HAM dorong sejumlah pihak terkait bikin Pemilu 2024 ramah disabilitas
Kendati demikian, Pramono tak memungkiri perhatian terhadap pemilih kelompok rentan seperti disabilitas itu harus atas dukungan para pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya.
"Pemanfaatan alat bantu itu harusnya bisa digunakan para pemangku kepentingan untuk menjangkau kelompok disabilitas yang sangat beragam. Kontennya harus lebih ramah penyandang disabilitas," tutur dia.
3. Sosialisasi dan kampanye harus lebih luas cakupannya
Pramono mengusulkan, agar informasi bisa lebih merata didapat seluruh masyarakat, sosialisasi dan kampanye harus dibuat lebih kreatif, yakni dengan memanfaatkan media sosial.
Dia menekankan, pemanfaatan media sosial itu harus jadi pertimbangan pemerintah, penyelenggara pemilu, dan parpol.
"Ini yang kita dorong terus pada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kegiatan sosialisasi maupun kampanyenya dengan lebih kreatif," jelasnya.
"Tidak hanya memanfaatkan media mainstream tapi juga misalnya dengan medsos yang sekarang daya jangkaunya lebih penetratif, yang lebih kekinian," imbuh Pramono.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
