KPK Ajak Publik Ikut Berantas Korupsi Agar Tak Menjalar Seperti Kanker

Menurut Febri, apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bukan bermakna lembaga antirasuah itu lebih percaya terhadap upaya penindakan dibanding pencegahan. Apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo, menurutnya lebih kepada tingkat keseriusan KPK untuk memberantas korupsi. 

"Tetapi, memang berkembang diskusi pencegahan yang terbaik adalah penindakan secara konsisten. Masukan itu diterima ketika kami bertemu dengan ICAC (KPK Hong Kong), CPIB Singapura dan ketika ke negara lain," kata Febri pada Rabu malam kemarin. 

Namun, ia mengingatkan upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK semata. Perlu dukungan luas dari seluruh masyarakat. 

"Apalagi di UU KPK tidak mengatur demikian (pemberantasan korupsi hanya dilakukan oleh KPK)," kata dia. 

Hingga saat ini, Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih dianggap oleh KPK sebagai senjata ampun untuk membuka praktik suap. Namun, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengingatkan upaya penindakan itu tidak bisa dilakukan secara serampangan. 

"OTT dilakukan kalau memang ada bukti dan itu bermula dari laporan masyarakat. Kalau ditemukan bukti, maka barulah tangkap tangan dilakukan," ujar Febri. 

Ia menjelaskan ada satu hal yang luput dari pandangan publik ketika OTT digelar. Kendati nilai transaksi yang ditemukan oleh penyidik kadang tidak besar, tetapi sering kali justru menjadi pintu masuk bagi tindak korupsi lain yang nilainya lebih fantastis. 

"Contohnya dalam kasus suap PUPR di awal tahun 2016, akhirnya ada banyak yang bisa diungkap dan ada beberapa anggota DPR yang bisa diproses. Kasus di Kebumen, nominal yang diungkap memang kecil. Tapi, itu menunjukkan ke persekongkolan lebih besar," kata mantan aktivis antikorupsi itu. 

Kini, penyidik menemukan bukti dan berhasil menjerat Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Dalam kasus yang menjerat Taufik, dugaan persekongkolannya bahkan mencapai nominal Rp100 miliar. 

Menurut Febri, dengan adanya tangkap tangan justru berhasil membongkar praktik suap yang sulit diungkap kalau masih menggunakan metode lama.  

Kondisi Indonesia yang sangat korup sempat dikomentari oleh calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Berbicara di acara The Economist dengan judul The World in 2019, Prabowo menyebut korupsi di Indonesia yang sudah sangat akut mirip kanker stadium empat. 

"Permasalahan di Indonesia yang paling parah yakni pemerintahan yang korup. Dalam pandangan saya, itu sudah menyerupai kanker yang telah mencapai stadium empat," kata Prabowo dengan Bahasa Inggris yang fasih. 

Oleh sebab itu, di hadapan para tamu di Hotel Grand Hyatt Singapura, ia berjanji seandainya terpilih menjadi Presiden di tahun 2019, pemerintahan yang bersih dari korupsi akan menjadi prioritas utamanya. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, maka ia butuh orang-orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki integritas. 

Selain itu, dengan adanya kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih bisa menarik negara lain untuk berinvestasi di Tanah Air. Sebab, itu pula yang ia pelajari dari Negeri Singa. 

"Jadi, seandainya nanti saya terpilih, saya akan menciptakan pemerintahan yang demokratis, moderat dan birokrasi yang bersih. Itulah lingkungan yang terbaik bagi para pengusaha," tutur dia.