KPK: Kasus APD Kemenkes Rugikan Negara Rp625 M, Seret 2 Perusahaan
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan pada masa pandemik COVID-19. Kasus ini diduga merugikan negara Rp625 miliar.
"Terkait dengan APD ini kan dugaannya ada sejumlah kerugian keuangan negaranya Rp625 miliar sejauh ini sebagai bukti permulaan," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikutip Kamis (25/4/2024).
"Dari situ kemudian diduga mengalir kepada dua perusahaan yang diduga terlibat di sana dengan orang-orangnya. Kemudian ada juga uang-uang yang dinikmati pihak-pihak tertentu," imbuhnya.
1. KPK sempat periksa Ihsan Yunus dan Fadel Muhammad
Untuk mendalaminya, KPK memeriksa sejumlah saksi. Antara lain Anggota DPR Ihsan Yunus dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.
"Kemarin saksi Pak Ihsan Yunus dipanggil dan diperiksa tentu karena kami memiliki data dan informasi ada nama yang bersangkutan dalam satu perusahaan misalnya yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi dimaksud," jelas Ali.
"Sebelumnya, ada nama Pak Fadel Muhammad juga sudah diperiksa itu nama dalam satu perusahaan yang lain," imbuhnya.
2. Kasus korupsi APD terjadi saat COVID-19
Dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri ini terjadi pada saat pandemik COVID-19. Saat itu pemerintah telah menganggarkan Rp3,03 triliun untuk pengadaan 5 juta APD.
KPK sudah menetapkan lebih dari satu tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas dan perannya belum diungkapkan kepada publik.
3. KPK masih cari bukti dan minta keterangan saksi kasus ini
KPK sejauh ini mencatat kerugian akibat korupsi pengadaan APD mencapai Rp625 miliar. Namun, jumlahnya masih dapat berkembang.
KPK masih akan terus mendalami dugaan korupsi ini melalui pencarian bukti dan pemeriksaan pihak-pihak terkait.
