Kenapa Rusia Memblokir WhatsApp dan Produk Meta Lainnya?
- Rusia memblokir WhatsApp dan produk Meta
- Pemerintah Rusia menilai WhatsApp melanggar aturan data
- Pemerintah Rusia mendorong pindah ke aplikasi Max
Jakarta, IDN Times - Rusia mengambil langkah tegas terhadap WhatsApp dengan memblokir atau berupaya memutus aksesnya secara penuh. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong lebih dari 100 juta pengguna di dalam negeri beralih ke aplikasi pesan buatan negara bernama Max.
Meta selaku pemilik WhatsApp menilai tindakan tersebut sebagai cara untuk menggiring publik ke platform yang berada dalam kendali pemerintah. Dalam pernyataannya, Meta menyampaikan sikapnya terkait pembatasan itu.
“Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi pribadi dan aman adalah langkah mundur dan hanya dapat mengurangi keamanan masyarakat di Rusia. Kami terus melakukan segala upaya untuk menjaga pengguna tetap terhubung,” demikian penyataan meta pada Kamis (12/2/2026), dikutip dari The Guardian.
Berikut sejumlah alasan yang dikemukakan pemerintah Rusia terkait kebijakan tersebut.
1. Pemerintah Rusia menilai WhatsApp melanggar aturan data
Otoritas Rusia menyebut WhatsApp dan Telegram tak mematuhi kewajiban penyimpanan data pengguna di server yang berada di wilayah Rusia sebagaimana diatur undang-undang nasional. Selain soal penyimpanan data, pemerintah juga menuding WhatsApp kerap dimanfaatkan untuk praktik penipuan serta pemerasan yang menyasar warga Rusia.
Pada Agustus 2025, Roskomnadzor selaku badan pengawas internet Rusia membatasi fitur panggilan suara dan video di WhatsApp serta Telegram dengan alasan pencegahan aktivitas kriminal. Pembatasan itu menjadi bagian dari langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap layanan pesan asing.
2. Pemerintah Rusia menetapkan Meta sebagai organisasi ekstremis
Sejak 2022, Meta secara resmi masuk dalam daftar organisasi ekstremis versi pemerintah Rusia. Dampaknya, Facebook, Instagram, dan WhatsApp versi web dihapus dari Sistem Nama Domain Nasional (NSDI) yang berada di bawah kendali Roskomnadzor.
Dilansir dari BBC, untuk tetap bisa mengakses WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, BBC, Deutsche Welle, Snapchat yang diblokir sejak Desember tahun lalu, serta FaceTime yang sudah dibatasi, banyak warga Rusia mengandalkan layanan virtual private network (VPN). Penggunaan VPN menjadi cara umum untuk menembus pembatasan tersebut.
3. Meta menolak menyerahkan data kepada aparat keamanan
Meta tak memenuhi permintaan otoritas Rusia agar data pengguna disimpan di server domestik dan dibagikan kepada aparat keamanan. Kondisi serupa juga dialami Telegram, yang kemudian dikenai pembatasan tambahan karena dinilai tak aman serta tak memblokir konten yang dianggap kriminal atau teroris oleh pemerintah.
Lebih dari 60 juta warga Rusia tercatat menggunakan Telegram setiap hari, termasuk tentara, pejabat tinggi, media milik negara, Kremlin, hingga Roskomnadzor. Sejumlah blogger pro-perang dan pasukan di garis depan melaporkan pembatasan tersebut mengganggu komunikasi di medan perang.
4. Pemerintah Rusia mendorong pindah ke aplikasi Max
Serangkaian kebijakan ini dilakukan dalam kerangka membangun internet berdaulat yang terpisah dari teknologi Barat dan berada di bawah kendali negara. Max merupakan aplikasi pesan yang mendapat dukungan pemerintah Rusia dan dirancang menyerupai konsep super-app WeChat dari China dengan menggabungkan layanan pesan, panggilan, pembayaran, serta verifikasi identitas untuk layanan publik.
Saat ini Max memiliki sekitar 55 juta pengguna. Sejak 2025, aturan di Rusia mewajibkan seluruh ponsel dan perangkat baru yang dipasarkan di dalam negeri sudah terpasang Max secara bawaan, sementara pegawai pemerintah, guru, dan pelajar makin diarahkan untuk menggunakannya.
Sejumlah kritikus menyatakan Max tak memiliki enkripsi end-to-end yang kuat sehingga memungkinkan pelacakan luas dan berpotensi dipakai untuk memantau warga, meski tudingan itu dibantah media milik negara. Di sisi lain, sebagian warga masih mengakses WhatsApp melalui VPN walau pemerintah telah memblokir 439 layanan VPN dan mengesahkan undang-undang yang melarang iklan VPN serta alat untuk melewati pemblokiran.
Pendiri Telegram, Pavel Durov, turut menyoroti pembatasan terhadap Telegram dan WhatsApp.
“Membatasi kebebasan warga tidak pernah menjadi jawaban yang tepat. Telegram memperjuangkan kebebasan berbicara dan privasi, apa pun tekanannya,” tulisnya, dikutip dari CNN.
Langkah ini menandai arah kebijakan Rusia yang semakin ketat terhadap platform digital asing. Di tengah pembatasan tersebut, perdebatan soal keamanan data, kebebasan berkomunikasi, dan kedaulatan internet pun kian mengemuka.
