Kuasa Hukum Arya Daru Akui Punya Segudang Info, Desak Polisi Serius
- Kuasa hukum keluarga ADP ingin kepastian dari polisi terkait penyidikan kematian Arya Daru
- Penyidikan yang dianggap senyap perlu diberikan kepastian, apakah dilanjutkan atau dihentikan
- Keluarga meminta keterbukaan dan akses terhadap berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dari penyidik Polda Metro Jaya
Jakarta, IDN Times - Kuasa hukum keluarga mendiang Diplomat Kemlu Arya Daru Pangayuban (ADP) mengungkapkan pihaknya punya segudang informasi soal kasus yang sedang dihadapinya. Kuasa hukum, Martin Lukas Simanjuntak, mengatakan pihaknya hadir ke Bareskrim Polri untuk melakukan audiensi.
"Ini kami punya segudang petunjuk. Tinggal, nanti kepolisian, entah di tingkat Polda atau Mabes Polri ya, Bareskrim, mau gak nih menerima petunjuk kami," kata dia di Bareksrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025).
1. Batal bertemu Kabareskrim dan jadwalkan ulang
Kuasa hukum keluarga ADP lainnya, Nicholay Aprilindo, menjelaskan pada 28 Agustus 2025 keluarga telah mengajukan surat permohonan bantuan ke Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap misteri kematian Arya Daru. Aprilindo berharap ada respons positif dari permohonan tersebut demi mengungkap kasus ini secara utuh.
"Harapan kami, ada respons yang positif. Karena bagaimanapun almarhum ini adalah seorang diplomat, seorang aparatur negara. Seorang diplomat itu merupakan representasi dari negara," katanya dalam kesempatan yang sama.
Meski tak jadi menemui Kabareskrim, Komjen Syahardiantono, pihaknya akan menjadwalkan ulang pertemuan untuk terus mengupayakan pengusutan kasus yang tangani oleh Polda Metro Jaya.
2. Butuh kepastian soal status penyidikan kematian Arya
Martin mengatakan komunikasi ini dijalin agar penyidikan kasus Arya yang saat ini dianggap sudah senyap, bisa diberikan kepastian, apakah dilanjutkan atau dihentikan. Sebab, menurut tim kuasa hukum, masih banyak yang belum jelas terkait kasus ini dan dikhawatirkan bisa berujung pada penghentian perkara.
"Masih banyak yang kurang optimal, menurut penilaian kami sebagai kuasa hukum dalam penyidikan tersebut. Pada akhirnya akan diakhiri dengan penghentian perkara. Kalau di dalam penyidikan itu disebut SP 2 Lidik, surat pemberitahuan penghentian dalam penyelidikan. Nah sampai saat ini keluar belum pernah terima itu surat. Nah kalau belum dihentikan, kok keluarga itu tidak diberi tahu, hasil-hasil penyelidikan dari 29 Agustus sampai dengan 23 September ya? Belum ada. Nah ini yang kami mau meminta kepastian terkait penanganan perkara di tingkat Polda," kata Martin.
3. Meminta keterbukaan dari penyidik
Polda Metro Jaya membuka peluang pertemuan dengan keluarga terkait kasus yang tengah berjalan.
"Pasti, arahnya ke situ, eksaminasi. Kalau memang seseorang objektif, harusnya tidak takut. Walaupun ya, kembali lagi. KUHAP kita ini mengatur yang namanya bukti itu untuk menilai di tingkat penyelidikan-penyidikan adalah kewenangan penyidik," katanya.
Martin menyoroti sulitnya akses terhadap BAP saksi. Pihaknya meminta keterbukaan dari penyidik. Terkait jadwal pertemuan, Martin memastikan akan segera digelar.
"Kalau memang kalian semua serius, dan bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan yang sudah dirilis tersebut, harus siap memperlihatkan itu," ujarnya.
