Menhan: Banjir di Sumatra karena Hutan Lindung Tak Dijaga
- Menhan sebut banjir di Sumatra karena hutan lindung tak dijaga
- Prabowo pesan agar masyarakat jaga lingkungan dan tidak tebang pohon sembarangan
- Bantuan internasional belum dibuka, APBN cukup untuk mengatasi bencana banjir bandang
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan banjir dan tanah longsor yang melanda pulau Sumatra sejak akhir November 2025, merupakan peringatan dari Tuhan, karena abai terhadap kondisi hutan lindung. Hingga Jumat (12/12/2025), korban meninggal dunia di tiga provinsi itu nyaris mendekati 1.000 jiwa.
"Tuhan sudah memberikan peringatan lewat peristiwa di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara bahwa kita tidak menjaga hutan lindung. Apa yang kemudian terjadi? Lalu terjadi longsor, banjir, dan memakan korban lebih dari 900 jiwa. Ini kesalahan siapa? Kesalahan kita semua karena tidak menjaga sistem kita," ujar Sjafrie seperti dikutip dari Unhas TV, Jumat (12/12/2025).
Sjafrie menyebut di situlah pentingnya peran pertahanan sebagai pendukung ekonomi. "Kalau negara kaya, dia harus punya tentara yang kuat. Kalau tidak kuat tentaranya, sama saja dengan rumah tidak ada yang menjaga, orang keluar masuk bawa harta karun dari dalam rumah dan ini tidak kami hendaki," tutur dia.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu mengatakan tugas pemerintah yakni menjaga pertahanan dan keberlangsungan ekonomi. "Perlu diingat tanpa kekayaan alam, rakyat tidak bisa menikmati kemerdekaan," katanya.
1. Prabowo juga berpesan agar masyarakat tidak tebang pohon sembarangan
Sementara, pesan senada juga diungkapkan Presiden Prabowo Subianto ketika mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Prabowo kembali berkunjung ke lokasi bencana usai melakukan lawatan ke dua negara yakni Pakistan dan Rusia.
"Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita. Alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan," ujar Prabowo di posko pengungsian sebagaimana dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
"Saya minta pemerintah daerah lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.
Prabowo juga meminta anak-anak untuk tabah dan mengupayakan agar mereka cepat kembali ke sekolah.
2. Bantuan internasional tetap belum dibuka
Sementara, memasuki pekan ketiga, pemerintah juga bersikeras tetap tidak bersedia membuka pintu bagi bantuan internasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) cukup untuk mengatasi bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.
Selain itu, kata Prasetyo, pemerintah memiliki komponen dana siap pakai untuk kesiapsiagaan bencana.
"Cukup. Jadi, kan di dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan," ujar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 Desember 2025.
Prasetuo menyebut dana siap pakai yang dimiliki pemerintah, setidaknya dalam dua hari terakhir kini berada di kisaran Rp500 miliar.
3. Bantuan dari Malaysia dan China yang diterima Aceh bukan bantuan pemerintah
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bantuan dari Malaysia dan China yang diterima Pemprov Aceh bukan termasuk bantuan dari negara asing. Bantuan tersebut, kata dia, bersifat personal dan ditujukan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.
"Sebenarnya yang dimaksud itu adalah (bantuan) personal. Termasuk bantuan personal dari China kepada Mualem yang ingin mencari jasad-jasad dari para korban bencana," ujar Sjafrie ketika dikutip dari keterangan video, Rabu, 10 Desember 2025.
Kelima personel dari China itu tiba di Aceh pada Sabtu, 6 Desember 2025 dan bertugas mengevakuasi jenazah korban bencana. Mualem pada Minggu, 7 Desember 2025 mengatakan lima personel asal Negeri Tirai Bambu itu akan dikerahkan di titik-titik paling terdampak dari banjir dan longsor di Aceh yang mayoritas berlokasi di pesisir timur.
Senada dengan Prasetyo, mantan Pangdam Jaya itu bersikeras pemerintah masih mampu mengatasi sendiri banjir di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sehingga, bantuan dari negara lain belum dibutuhkan.
