Lulus Doktor IPK 4,0, Wamentan Sudaryono Bongkar Rahasia Holding BUMN
- Disertasi Sudaryono tentang BUMN pasca-holdingisasi
- Holdingisasi sektor pertanian dianggap sukses
- Efisiensi holding pupuk memberikan diskon 20% kepada rakyat
Bogor, IDN Times - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, baru saja menorehkan prestasi membanggakan. Ia berhasil menyandang gelar Doktor dari IPB University setelah menjalani sidang disertasi yang dihadiri banyak tokoh penting negara.
Sudaryono menyelesaikan studi doktoralnya di IPB University dalam kurun waktu enam tahun. Kerja kerasnya tidak sia-sia, ia berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi, yaitu sempurna 4,0.
1. Disertasi soal BUMN pasca-holdingisasi
Disertasi yang dipertahankan Sudaryono berjudul, “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”. Ia mengkaji penguatan tata kelola dan kinerja BUMN setelah kebijakan holdingisasi diterapkan.
"Setelah organisasi mengalami perubahan, aspek Key Strategic Performance Objective (KSPO) dan pengelolaan utang menjadi sangat krusial, sehingga penguatan organisasi dan sistem pengawasan kerja menjadi penting,” ujar Sudaryono saat sidang di FEMA IPB Dramaga, Senin (18/12/2025).
2. Holdingisasi sektor pertanian dianggap paling cemerlang
Dalam penelitiannya, Sudaryono memandang holdingisasi sebagai kebijakan yang tepat, terutama di sektor pertanian atau pupuk. Ia menyebut sektor ini paling berhasil dan memberikan dampak positif.
"Subsidi pupuk yang tadinya diujung produk akhir, dialihkan ke subsidi bahan baku, dan ini berimplikasi positif terhadap kinerja keuangan BUMN yaitu Pupuk Indonesia,” jelasnya.
3. Efisiensi holding pupuk balik ke rakyat dalam bentuk diskon 20 persen
Ternyata, kebijakan holdingisasi di sektor pupuk yang dikaji Sudaryono membawa efisiensi signifikan. Efisiensi sebesar 4,1 persen dan 3,6 persen tersebut bahkan dikembalikan ke masyarakat.
"Ada efisiensi 4,1 persen dan 3,6 persen yang digunakan untuk dikembalikan ke rakyat dalam bentuk diskon pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa input APBN anggaran baru," kata Sudaryono.
