Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Masih Level 1, PPKM di Jawa-Bali Diperpanjang hingga 5 September

ilustrasi PPKM Darurat (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali. PPKM kali ini akan berlaku sejak 30 Agustus hingga 5 September 2022.

Adapun selama masa PPKM sepekan ke depan, seluruh kabupaten/kota di Jawa dan Bali masuk dalam kategori PPKM Level 1. Hal tersebut seperti tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 41 Tahun 2022.

"PPKM diperpanjang agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19 di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas dan pemulihan perekonomian nasional," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Selasa (30/8/2022).

1. Alasan penetapan PPKM Level 1 di seluruh kabupaten/kota Jawa-Bali

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 2 Agustus mendatang (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Safrizal mengatakan, penetapan PPKM Level 1 di seluruh kabupaten/kota di Jawa dan Bali didasari pada pertimbangan dan masukan para pakar.

Selain itu juga mempertimbangkan kondisi faktual yang ada di lapangan.

"Penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada Indikator Transmisi Komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat," ujar Safrizal.

2. Pemerintah minta semua pihak tetap jaga prokes

Petugas kepolisian memegang papan imbauan saat Operasi Yustisi penerapan protokol kesehatan di Jalan Jhon Aryo Katili di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (14/9/2020). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Sejalan dengan penetapan PPKM Level 1 di Jawa dan Bali, Safrizal meminta agar semua pihak bisa terus menegakkan protokol kesehatan alias prokes.

"Kami terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari Pemerintah, Forkopimda, TNI/Polri, atau para pemangku kepentingan lainnya untuk terus menjalin kerjasama baik dalam penegakan protokol kesehatan untuk menjaga kondisi pandemi yang semakin membaik," kata dia.

3. Kepala daerah diharapkan mempercepat pelaksanaan booster

Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Bukan hanya itu, Safrizal juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk terus mempercepat pelaksanaan booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinasi.

Hal tersebut sebagai wujud pencegahan terhadap varian baru yang bisa muncul kapan saja.

"Oleh karena itu vaksinasi booster harus terus dipercepat begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing," kata Safrizal.

Share
Topics
Editorial Team
Ridwan Aji Pitoko
EditorRidwan Aji Pitoko
Follow Us