Mendagri dan Menimipas Bersua, Bahas Pemindahan Lapas ke Pinggir Kota
- Menteri Dalam Negeri dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membahas pemindahan lapas yang tidak layak karena wilayah padat penduduk.
- Kerja sama terkait akses data kependudukan dan penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor Wilayah Imipas juga menjadi fokus pertemuan.
- Pertemuan ini juga membahas kerja sama antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan pihak imigrasi dalam pengelolaan lintas batas negara.
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (2/6/2025).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah topik strategis untuk menjajaki kerja sama antara kedua pihak, khususnya dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Salah satu isu utama yang dibahas yakni rencana pemindahan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berlokasi di tengah kota ke wilayah pinggiran atau luar kota.
Hal ini didorong kondisi beberapa lapas yang sudah tidak layak karena dikelilingi permukiman padat penduduk. Pemindahan tersebut diharapkan dapat didukung pemerintah daerah (Pemda).
1. Rekonsiliasi data kependudukan Ditjen Dukcapil dan penyediaan lahan Kanwil Imipas
Selain itu, kedua belah pihak juga membahas kerja sama terkait akses dan rekonsiliasi data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, khususnya mendukung keakuratan data paspor dan identitas warga negara.
Isu lain yang menjadi perhatian bersama yaitu penyediaan lahan oleh Pemda untuk pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Imipas. Hal ini penting untuk memperkuat pelayanan publik di bidang keimigrasian.
“Akan dibuatkan surat edaran antara Kemendagri bersama Kementerian Imipas terkait kebutuhan gedung untuk kanwil di daerah,” ujar Tito.
Kemudian, kedua pihak juga akan berkolaborasi menggelar pertemuan secara virtual dengan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kepala Kanwil Imipas dari seluruh daerah. Pertemuan ini antara lain akan membahas kebutuhan gedung Kanwil Imipas di daerah.
2. Bahas pengelolaan lintas batas negara
Di sisi lain, Mendagri dan Menimipas turut membahas kerja sama antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri dengan pihak imigrasi dalam pengelolaan lintas batas negara.
Termasuk di dalamnya pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
3. Perkuat sinergi isu imigrasi, pemasyarakatan, dan pengelolaan perbatasan
Lebih lanjut, pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi isu-isu strategis di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan pengelolaan perbatasan.
Diharapkan, kerja sama kedua pihak yang lebih erat segera terwujud melalui tindak lanjut konkret dari masing-masing pihak.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan salah seorang staf khusus Kemendagri. Hadir pula Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekjen Imipas Asep Kurnia, serta pejabat terkait lainnya.
