Mendagri Tito akan Panggil Anies Soal Rancangan Anggaran Pemprov DKI
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara soal Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Pemprov DKI Jakarta yang terbilang fantastis. Usulan anggaran tersebut mencakup lem aibon sebesar Rp82 miliar, pulpen sebesar Rp124 miliar, dan komputer sebesar Rp121 miliar.
Terkait usulan anggaran APBD DKI 2020 bernominal fantastis itu, Tito tidak akan melakukan intervensi terhadap pihak mana pun sebelum mendapat hasil kajian dari DPRD DKI. Mantan Kapolri itu juga akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan mengenai pengadaan anggaran.
1. Tito akan meminta kajian dari DPRD tentang pengadaan anggaran Pemprov DKI Jakarta
Tito menyebut semua ada mekanismenya di pemerintah daerah. Sehingga, berkaitan dengan pengadaan anggaran itu ia akan menunggu kajian dari DPRD DKI.
"Kita lihat saja nanti. Kan masih ada mekanisme internal di sana. Ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu," ujar Tito di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
2. Tito akan evaluasi setelah dapat hasil kajian dari DPRD DKI
Mengenai apakah Kemendagri akan melakukan evaluasi terhadap pengadaan anggaran di Pemprov DKI atau tidak, Tito menjelaskan apabila kajiannya sudah masuk ke kementeriannya, baru ia bisa mengambil sikap.
"Ya nanti kalau sudah masuk kita lihat," tutur dia.
3. Tito akan lakukan komunikasi dengan Anies Baswedan
Tito menuturkan akan melakukan komunikasi juga dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi. Ia pun akan membahas mengenai pengadaan anggaran itu.
"Saya kan baru juga. Nanti saya komunikasikan dengan Pak Gubernur. Saya sendiri kan baru. Bicara dengan Pak Anies dan Pak Prasetyo, saya kan kenal baik dua-duanya," ucapnya.
4. PSI soroti pengadaan anggaran Pemprov DKI Jakarta
Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana kembali menyoroti Pemprov DKI Jakarta terkait usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
Sebelumnya, William menyoroti anggaran Lem Aibon sebesar Rp82 miliar, kini anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu menyoroti anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar dan pengadaan komputer senilai Rp121 miliar.
William mengungkapkan, ada kejanggalan dalam usulan anggaran pengadaan bolpoin oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, yang masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu," kata William, Rabu (30/10).
Selain itu, William juga heran dengan anggaran 7.313 unit komputer senilai Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa, nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur," ucap William.
