Mendagri Tito Copot Ardian Noervianto dari Dirjen Keuangan Daerah
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencopot Ardian Noervianto dari posisi Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) di Kementerian Dalam Negeri. Tito menugaskan Ardian menjadi dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengenai keuangan daerah.
Keputusan ini diambil Tito usai Presiden Joko "Jokowi" Widodo kesal gegara ada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp226 triliun masih mengendap di bank, belum digunakan oleh para kepala daerah. Padahal, Jokowi berharap anggaran itu diserap lebih dulu sebelum mengejar investor untuk berinvestasi.
Konfirmasi soal pencopotan Ardian disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irawan.
"Beberapa waktu yang lalu Pak Ardian ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai dosen IPDN. Beliau sudah sering mengajar dan memiliki passion untuk mengajar sekaligus berbagi pengalaman serta pengetahuan," ujar Benni kepada IDN Times melalui pesan pendek, Jumat (26/11/2021).
Ia menambahkan, materi yang diajarkan oleh Ardian di IPDN menyangkut keuangan daerah. "Hal ini juga dalam rangka memperjuangan studi mengenai keuangan daerah di IPDN," kata dia lagi.
Lalu, siapa yang menggantikan posisi Ardian sebagai Dirjen Keuangan Daerah di Kemendagri?
1. Posisi dirjen keuangan daerah masih kosong, sementara diisi oleh pelaksana harian
Menurut Benni, hingga saat ini posisi dirjen keuangan daerah masih dibiarkan kosong. Ia pun memastikan kegiatan di direktorat jenderal tersebut tidak akan terganggu.
"Kan ada sekretaris direktorat jenderal dan direktur-direktur lainnya," kata Benni.
Ia menambahkan, sejauh ini sudah ditunjuk Pelaksana Harian Dirjen Keuangan Daerah yakni Agus Fatoni. Ardian sendiri menduduki posisi tersebut sejak Maret 2020 lalu. Sebelumnya, ia adalah Pelaksana Tugas Dirjen Keuda setelah dirjen sebelumnya yakni Syarifuddin memasuki masa pensiun.
2. Jokowi kesal karena anggaran daerah yang mengendap di bank jumlahnya makin naik
Sebelumnya, pada Rabu 24 November 2021, Jokowi marah lantaran jumlah anggaran daerah yang tersimpan di bank masih tinggi. Nominalnya malah meningkat dibandingkan Oktober 2021. Ketika itu, Jokowi juga kesal karena penyerapan anggaran tidak terserap secara optimal.
"Saya dulu peringatkan di Oktober, seingat saya Rp170 (triliun). Ini justru naik menjadi Rp226 triliun. Ini perlu saya ingatkan," kata Jokowi ketika berbicara di The Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku memperoleh data dari Menteri Keuangan bahwa masih banyak uang yang nganggur di bank.
"Saya tadi sempat cek ke Menkeu masih ada berapa uang di bank? Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi (tersisa di 2021) tapi angkanya tidak turun, justru naik," kata Jokowi.
Ia meminta agar anggaran itu segera diserap dan direalisasikan terlebih dahulu sebelum mengejar investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, jumlah anggaran yang belum terserap tersebut sangat besar.
"Uang kita sendiri saja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain agar uangnya masuk. Logikanya gak kena. Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera. Kan gak mungkin udah gak ada APBD, APBN udah gak ada, baru mencari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu," tutur dia lagi.
3. Mendagri Tito masih temukan banyak daerah yang belum menyerap anggarannya
Berdasarkan data dari pemerintah pusat, pada 2021 terdapat uang senilai Rp642 triliun yang dialokasikan untuk didistribusikan ke daerah. Tetapi, Mendagri Tito justru masih menemukan daerah yang lambat menyerap anggaran itu.
Berdasarkan data yang diperoleh Tito per 19 November 2021 pukul 20.00 WIB, dari 366 laporan APBD kabupaten yang dianalisis oleh Kemendagri, terdapat 20 kabupaten dengan persentasi realisasi belanja terkecil. Menurut dia, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi adalah 78,78 persen, APBD di kota baru diserap 76 persen dan kabupaten 74 persen.
Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja, angka ini menunjukkan tren melemah di belanja. "Untuk provinsi realisasi belanja hingga 19 November 2021 adalah 65,12 persen, kabupaten 61,15 persen dan bahkan realisasi belanja APBD kota hanya 59,08 persen," kata Tito.
Oleh karena itu, eks Kapolri ini mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota agar menggenjot belanja daerah yang merupakan faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi. Instruksi lainnya dari Tito kepada para kepala daerah yakni segera mengidentifikasi proyek-proyek yang memiliki APBD dengan nominal pagu yang besar.
