Menhan: Anggaran Kemhan 2027 Bukan Hanya Pertahanan, Ada Bangun Jembatan
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan anggaran Kemhan 2027 tidak hanya untuk sistem pertahanan, tapi juga mendukung tugas pemerintah seperti pembangunan jembatan pascabencana.
- Kemhan dan TNI fokus memperkuat beberapa provinsi sebagai Center of Gravity nasional, termasuk Papua, guna memperkuat kekuatan pertahanan di wilayah strategis.
- Kemhan mengajukan kebutuhan anggaran Rp667 triliun untuk 2027, namun karena pagu indikatif hanya Rp139 triliun, diajukan tambahan Rp195 triliun agar totalnya mendekati kebutuhan ideal.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2027 bukan hanya difokuskan pada kebutuhan terkait sistem pertahanan, melainkan juga untuk membantu kebutuhan pemerintah.
Hal ini disampaikan Sjafrie setelah menggelar rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI untuk membahas RKP dan RKA anggaran untuk 2027.
"Kita juga harus siap untuk menghadapi dinamika tugas yang menurut undang-undang TNI ada beban tugas yang harus kita laksanakan untuk mendukung tugas-tugas pemerintah, di samping tugas-tugas sistem pertahanan negara," kata Sjfrie di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Sjafrie amanat undang-undang TNI memang diminta untuk siap mendukung tugas-tugas pemerintah di luar tugas utamanya. Salah satunya adalah membantu membangun sarana prasarana seperti pembangunan jembatan.
"Yang kita sudah ketahui bekas akibat dari bencana alam. Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya," ujarnya.
Sjfafie menambahkan, khusus untuk sistem pertahanan, Kemhan bersama TNI tengah fokus untuk menguatkan sejumlah Provinsi sebagai titik berat nasional atau Center of Gravity (CoG).
"Baik itu di Papua dan juga di beberapa tempat lain. Ini memerlukan pembangunan kekuatan," ujarnya.
Diketahui, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan rencana kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp667 triliun. Namun, berdasarkan arahan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, pagu indikatif yang diberikan untuk sektor pertahanan hanya sebesar Rp139 triliun.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan besaran kebutuhan anggaran tersebut disusun berdasarkan skala prioritas serta dinamika tugas yang diemban Kemhan dan TNI sebagai instrumen pertahanan negara.
Namun, karena selisih antara kebutuhan anggaran dan pagu indikatif dinilai sangat besar, Kemhan melalui Komisi I DPR RI kembali mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun pada APBN 2027. Dengan demikian, total anggaran yang diusulkan mencapai Rp334 triliun, sebagai upaya untuk lebih mendekati kebutuhan ideal Kemhan yang diperkirakan mencapai Rp667 triliun.
