Menhan Sebut Rencana Kebutuhan Anggaran Pertahanan 2027 Rp667 Triliun
- Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan rencana kebutuhan anggaran pertahanan tahun 2027 sebesar Rp667 triliun setelah rapat dengan Komisi I DPR RI.
- Kementerian Keuangan dan Bappenas hanya menetapkan pagu indikatif Rp139 triliun, sehingga Kemhan mengusulkan tambahan agar mendekati kebutuhan maksimal tersebut.
- Kemhan menyiapkan 20 daftar kerja dalam enam program untuk memperkuat kesiapan TNI menghadapi dinamika tugas, termasuk konflik daerah dan dukungan pembangunan pascabencana.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan anggaran rencana kebutuhan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2027 mencapai Rp667 triliun.
"Dalam 2027, kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak Rp667 triliun," kata Sjafrie usai menggelar rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2027).
Kendati, Kemhan hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp139 triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) untuk anggaran 2027.
"Akan tetapi kami juga harus mengikuti arahan yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini adalah Rp139 triliun," kata Sjafrie.
Menurut Sjafrie, kebutuhan anggaran itu didasari konsep skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai instrumen dari pertahanan negara. Oleh sebab itu, Sjafrie kembali mengajukan anggaran Kemhan pada APBN 2027 sebesar Rp195 triliun melalui Komisi I DPR RI, sehingga total tambahan anggaran Kemhan Rp334 triliun.
"Yang disetujui berdasarkan surat dari Bappenas dan Kementerian Keuangan hanya Rp139 triliun, jadi kan bedanya jauh. Oleh karena itu, kita mengusulkan tambahan untuk mendekati kebutuhan maksimal Rp667 triliun itu," katanya.
Lebih lanjut, Sjafrie mengatakan, Kemhan telah menyisir progran yang akan dikerjakan pada 2027. Setidaknya, terdapat 20 daftar kerja yang dibagi ke dalam enam program. Sebagai alat pertahanan, Sjafrie mengatakan, TNI harus siap menghadapi dinamika tugas untuk mendukung tugas-tugas pemerintah, di samping tugas-tugas sistem pertahanan negara.
Misalnya, kata Sjafrie, mengantisipasi dinamika konflik di Papua dan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Selain itu, TNI juga harus siap mendukung pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
"Kita sudah ketahui bekas akibat dari bencana alam. Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya," kata Menhan.
