Menhan Sebut Prabowo Bertemu Tokoh Oposisi: Kami Dukung Pak Presiden
- Ancaman kedaulatan ekonomi: Sjafrie menyoroti ketimpangan aset yang mengancam kedaulatan ekonomi, dengan hanya segelintir kelompok yang menguasai ekonomi.
- Kebocoran anggaran: Menhan mengungkapkan kebocoran dana negara yang mengalir ke luar negeri, memerlukan langkah tegas dari pemerintah dalam membela negara.
Bogor, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan, Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh nasional oposisi pada Jumat (31/1/2026) malam.
Hal itu disampaikan Sjafrie saat menghadiri Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara, Bogor, Sabtu (31/1/2026). Menurut dia, pertemuan tersebut dilakukan untuk mencairkan suasana politik demi menghadapi krisis ekonomi dan kebocoran anggaran yang sedang terjadi.
"Tadi malam Bapak Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang oposisi. Akhirnya mereka bilang, mulai malam ini tidak ada lagi oposisi. Kami dukung Bapak Presiden," ujar Sjafrie.
Sjafrie pun mengajak insan pers untuk tetap kritis, tetapi objektif dalam menyatukan realita di lapangan dengan kebijakan negara demi kepentingan nasional yang lebih besar.
1. Ancaman kedaulatan ekonomi
Dalam acara tersebut, Sjafrie menyinggung tentang kedaulatan bangsa. Dia mengatakan, ancaman terbesar bangsa saat ini bukan lagi soal fisik, melainkan kedaulatan ekonomi. Dia menyoroti ketimpangan yang terjadi akibat penguasaan aset oleh segelintir kelompok secara turun-temurun.
"Kita tahu pada era pemerintahan ada masanya, tetapi pengusaha tidak pernah berganti, yang ada turun-temurun terhadap anak-anaknya. Masalah ekonomi kita, bahwa kenyataan ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita," ujar Sjafrie.
2. Kebocoran anggaran
Menhan juga menyampaikan tentang adanya kebocoran dana negara yang mengalir ke luar negeri. Menurut dia, hal ini menjadi alasan kuat mengapa pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam membela negara dari sisi ekonomi.
"Korporasi tidak taat asas, birokrasi tidak taat asas, BUMN tidak taat asas, kita tidak bisa diam-diam saja," kata dia.
3. Presiden akan 'bersih-bersih' direksi BUMN dan perbankan
Menhan menyoroti ketidakadilan penyaluran dana dari Bank Himbara yang selama ini dianggap lebih berpihak pada pengusaha kelas kakap dibanding rakyat kecil. Sebagai respons, Presiden disebut telah menyiapkan langkah perombakan besar-besaran.
"Himbara itu lebih mementingkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Pak Presiden sudah menetapkan akan mengganti direksi BUMN. Kita akan pilih yang benar-benar pro kepada kepentingan negara dan rakyat," ucap dia.
