Menteri LH Pastikan Tindak Tegas Praktik Illegal Logging
- Kementerian LH melakukan peninjauan mendalam terhadap dokumen lingkungan di DAS Batang Toru, Sumatra Utara.
- Kementerian LH mengidentifikasi delapan perusahaan yang beroperasi di wilayah DAS Batang Toru dan akan memulai langkah-langkah investigasi.
- Menteri LH menerjunkan pakar dari 4 kampus ternama untuk mengevaluasi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatra Utara.
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memastikan akan mengusut tuntas dugaan praktik illegal logging dan pengelolaan hasil hutan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menangani akar penyebab bencana, tidak hanya pada aspek tanggap darurat, tetapi juga penegakan hukum dan pembenahan tata kelola lingkungan hidup.
Hanif menyampaikan, penguatan penegakan hukum di bidang tata guna lahan akan menjadi pilar penting dalam respons pemerintah atas bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar bagi masyarakat.
“Penegakan hukum dalam pengawasan tata guna lahan akan menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap banjir dan tanah longsor,” ujar dia dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/12/2025).
1. Kementerian LH telah meninjau secara mendalam berbagai dokumen lingkungan
Menurut Hanif, Kementerian LH telah melakukan peninjauan mendalam terhadap berbagai dokumen lingkungan, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatra Utara.
Kawasan ini menjadi sorotan karena ditemukannya material kayu gelondongan yang terseret arus banjir dan diduga berasal dari aktivitas pengelolaan hutan yang tidak sesuai ketentuan.
“Semua eksekutif perusahaan yang diidentifikasi melalui analisis citra satelit sebagai penyumbang kayu gelondongan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan kepada Deputi Penegakan Hukum,” tegasnya.
Langkah pemanggilan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap aktivitas usaha yang berdampak pada lingkungan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemerintah menilai, transparansi dan akuntabilitas korporasi merupakan kunci untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.
2. Kementerian LH identifikasi delapan perusahaan
Sebelumnya, Kementerian LH telah mengidentifikasi sedikitnya delapan perusahaan yang beroperasi di wilayah DAS Batang Toru. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan emas. Seluruhnya akan dimintai klarifikasi terkait aktivitas pengelolaan lahan dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki.
“Kami akan segera memulai langkah-langkah investigasi. Mengingat tingginya jumlah korban, kami tidak dapat memberikan pengecualian. Hukum harus ditegakkan, sudah terlalu banyak korban,” kata Hanif.
Pemerintah memastikan, penyelidikan ini bukan untuk menghambat investasi atau kegiatan ekonomi, melainkan untuk memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keselamatan masyarakat. Praktik pengelolaan hutan dan lahan yang tidak bertanggung jawab dinilai dapat memperparah dampak bencana alam, terutama di wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi.
Dengan pendekatan tegas dan berbasis data, termasuk pemanfaatan citra satelit, pemerintah berharap penanganan bencana di Sumatra tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menyentuh akar permasalahan. Penegakan hukum terhadap praktik illegal logging dan pelanggaran lingkungan diyakini akan menjadi langkah penting dalam melindungi ekosistem, menjaga keselamatan warga, serta memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
3. Menteri LH gandeng pakar 4 kampus ternama evaluasi bencana Sumatra
Dalam keterangan terpisah, Hanif memastikan, pihaknya menerjunkan pakar dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) di Jawa Timur, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengevaluasi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
"Kita sedang melakukan evaluasi, jadi hari ini semestinya para pakar dari universitas besar di tiga provinsi ini akan membantu untuk menyusunkan desain itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, namun terkait dengan yang disebutkan oleh point source, jadi alam ini ada dua, yang point source dan non-point source. Point source itu oleh unit usaha yang dikontrol oleh KLH, non-point source itu dikelola oleh masyarakat," kata dia di Jakarta, dikutip dari ANTARA.
