Khamenei Tegaskan Serangan AS ke Iran Picu Perang Regional
- Iran menolak disebut pemicu konflik.
- Pemimpin Iran menilai protes sebagai hasutan.
- Iran membantah rencana latihan militer IRGC.
Jakarta, IDN Times – Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Iran akan memicu konflik berskala lebih luas di kawasan. Ia menyampaikan pernyataan tersebut di Tehran pada hari Minggu (1/2/2026) bertepatan dengan peringatan kembalinya Ayatollah Ruhollah Khomeini dari pengasingan pada 1979.
“Mereka harus tahu bahwa jika mereka memulai perang kali ini, itu akan menjadi perang regional,” ujar Khamenei, dikutip dari Al Jazeera.
Khamenei kembali menegaskan bahwa keberadaan armada militer AS di Timur Tengah tak akan menggoyahkan sikap Iran, karena bangsa Iran tidak merasa takut ataupun terganggu oleh berbagai bentuk ancaman tersebut.
1. Iran menolak disebut pemicu konflik
Khamenei menekankan bahwa Iran bukanlah pihak yang mengawali ketegangan dengan negara mana pun.
“Kami bukan pihak yang memulai dan tak ingin menyerang negara mana pun, tetapi bangsa Iran akan memberikan pukulan kuat terhadap siapa pun yang menyerang dan mengganggu mereka,” katanya.
Ia juga menuding AS bermaksud menguasai cadangan minyak dan gas alam Iran yang sangat besar.
Sementara itu, AS terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah. Penambahan kekuatan itu meliputi kapal induk USS Abraham Lincoln, enam kapal perusak, serta tiga kapal tempur pesisir. Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Iran sedang menjalani pembicaraan serius dan ia berharap dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima, dengan dua syarat utama yaitu Iran tak memiliki senjata nuklir dan menghentikan pembunuhan terhadap para demonstran.
2. Pemimpin Iran menilai protes sebagai hasutan
Khamenei menyebut rangkaian aksi protes nasional terbaru sebagai bentuk provokasi yang menyerupai upaya kudeta.
“Hasutan terbaru ini mirip dengan kudeta. Tentu saja, kudeta itu berhasil ditumpas,” ungkapnya.
Menurutnya, kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut sengaja menyasar berbagai institusi strategis negara, sehingga terjadi penyerangan terhadap kantor polisi, gedung pemerintahan, fasilitas Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), bank-bank, masjid-masjid, bahkan pembakaran salinan Al-Quran.
Gelombang protes bermula dari kekecewaan masyarakat atas kondisi ekonomi seperti melemahnya nilai rial, korupsi, salah kelola pemerintahan, dan dampak sanksi AS. Seiring waktu, tuntutan berkembang ke persoalan kebebasan sipil, kelangkaan energi dan air, serta buruknya kualitas udara. Aksi tersebut akhirnya mereda setelah pemerintah mengambil langkah penertiban tegas.
Data korban jiwa dari peristiwa itu dilaporkan sangat bervariasi. Pemerintah Iran mencatat 3.117 orang tewas yang terdiri dari 2.427 warga sipil dan sisanya aparat keamanan. Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS menyebut telah memverifikasi 6.713 kematian dan masih meneliti sekitar 17 ribu kasus lain. Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia bersama sejumlah sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah korban sebenarnya dapat melampaui 20–25 ribu jiwa.
Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan akan segera mengumumkan daftar resmi nama dan identitas korban untuk meluruskan informasi yang beredar. Pemerintah juga telah mengirimkan pesan singkat secara massal kepada masyarakat dengan isi serupa.
3. Iran membantah rencana latihan militer IRGC
Pemerintah Iran membantah laporan mengenai rencana latihan tembak langsung Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di Selat Hormuz yang sempat diberitakan media lokal.
“Tidak ada rencana bagi IRGC untuk mengadakan latihan militer di sana dan tidak ada pengumuman resmi tentang hal itu. Hanya laporan media yang salah,” kata seorang pejabat, dikutip dari Al Arabiya.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi merespons peringatan dari AS seraya menilai Washington tak berhak mencampuri urusan militer Iran.
“Militer AS sekarang berusaha mendikte bagaimana Angkatan Bersenjata Kuat kami harus melakukan latihan tembak di wilayah mereka sendiri,” katanya, dikutip dari BBC.
Di sisi lain, Uni Eropa memutuskan memasukkan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris. Iran segera merespons dengan menetapkan angkatan bersenjata Uni Eropa sebagai organisasi teroris. Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf turut memberikan tanggapan atas kebijakan tersebut.
“Dengan mencoba menyerang Garda Revolusi … orang-orang Eropa sebenarnya menembak diri mereka sendiri,” katanya, dikutip dari CNA.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah anggota parlemen garis keras tampil mengenakan seragam IRGC dan meneriakkan slogan “Kematian untuk Amerika” sebagai bentuk dukungan. Iran juga menggelar parade militer besar di Tehran yang melibatkan IRGC, angkatan darat, kepolisian, dan berbagai unsur keamanan lain, disertai iring-iringan sepeda motor dari Bandara Mehrabad menuju pemakaman Behesht-e Zahra.
Pemerintah Iran menyatakan bahwa demonstrasi massal yang direncanakan pada 11 Februari 2026 akan menandai berakhirnya pengaruh kesombongan global.
