Menteri PPPA Soroti Jumlah Petugas Haji Perempuan, Perlu Ditambah
- Menteri PPPA tekankan keterlibatan perempuan dalam haji 2025 dan masa mendatang
- Keterwakilan petugas perempuan, termasuk wartawan, masih kurang
- Sorot masalah toilet perempuan, sanitasi, dan perlunya peliputan haji yang inklusif dari perspektif perempuan
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 dan penyelenggaraan di masa mendatang. Hal itu, salah satunya, karena jemaah haji perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.
“Jemaah perempuan tahun ini lebih banyak dibandingkan laki-laki. Maka kami ingin memastikan pelayanan yang diterima jemaah perempuan benar-benar sesuai kebutuhan mereka,” ujar Arifatul saat menjalankan tugas sebagai anggota Amirulhaj 2025, mewakili Kementerian PPPA, di Makkah, Arab Saudi, dikutip dari ANTARA, Sabtu (31/5/2025).
1. Jumlah petugas haji perempuan harus ditambah tahun depan
Arifah, demikian ia biasa disapa, menyampaikan keterwakilan petugas perempuan, mulai dari pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, hingga wartawan, jumlahnya terbilang masih kurang.
Salah satu masalah utama yang disorot adalah jumlah petugas pembimbing ibadah perempuan yang sangat terbatas. Padahal, menurut Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU itu, jemaah perempuan memerlukan pendekatan yang berbeda, khususnya dalam hal fikih ibadah dan bimbingan spiritual.
“Mustasyar diny perempuan tahun ini hanya dua orang. Ini menjadi catatan penting untuk evaluasi dan perbaikan tahun depan,” imbuhnya.
2. Menteri PPPA soroti jumlah wartawan perempuan yang bertugas di Tanah Suci jauh lebih sedikit dibanding laki-laki
Di samping itu ia juga menyoroti masalah sanitasi. Ia mengungkapkan antrean toilet perempuan kerap lebih panjang karena durasi penggunaan yang lebih lama. Ia mendorong agar pada tahun-tahun mendatang jumlah toilet perempuan ditambah guna meningkatkan kenyamanan jemaah, terutama lansia.
Selain itu, ia menyoroti peran media dalam peliputan haji. Jumlah wartawan perempuan yang bertugas di Tanah Suci jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Padahal, peliputan yang inklusif diperlukan untuk menggambarkan pengalaman jemaah secara utuh, termasuk dari perspektif perempuan.
Kementerian PPPA, berkomitmen mendorong penyelenggaraan haji yang ramah perempuan. “Kami ingin memastikan kebutuhan khusus perempuan, termasuk urusan alat reproduksi, menstruasi, dan kondisi istihadoh, terakomodasi secara tepat dalam layanan haji,” jelasnya.
3. Penyelenggaraan haji tahun berikutnya diharapkan lebih responsif terhadap gender
Pemerintah Indonesia, melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), tahun ini mengusung tema perbaikan layanan berbasis kebutuhan jemaah, termasuk perempuan, lansia, dan disabilitas.
Dengan kuota jemaah Indonesia mencapai lebih dari 221.000 orang dan mayoritas berasal dari kalangan lanjut usia serta perempuan, pendekatan pelayanan berbasis kebutuhan menjadi sangat relevan.
Ia berharap temuan dan rekomendasi dari tim Amirulhaj tahun ini bisa menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap gender dalam penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya.
