Muhaimin Merapat ke Anies, Gerindra Tegaskan Tak Pernah Khianati PKB

Jakarta, IDN Times - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, partainya menghormati keputusan PKB menerima ajakan Partai NasDem untuk berkoalisi di Pemilu 2024. 

Seperti diketahui, sebelumnya PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra, dengan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Belakangan setelah Partai Golkar dan PAN ikut mengusung Ketum Gerindra Prabowo sebagai capres, nama koalisi berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini sempat membuat PKB geram. 

Dasco lantas menjelaskan kronologi mengenai berubahnya nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. 

Dia mengatakan, penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi secara spontan pada perayaan HUT PAN, di Hotel Sultan pada Selasa 29 Agustus 2023. Saat itu, Prabowo melihat ada penambahan partai dalam koalisi yaitu PAN dan Golkar, serta PBB.

"Sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju setelah sebelumnya Pak Prabowo secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Airlangga, serta Pak Zulkifli Hasan serta Pak Yusril Ihza Mahendra, juga kepada Pak Muhaimin yang datang sedikit terlambat," ucap Dasco dalam keterangannya, Jumat (1/9/2023).

Dasco memastikan, saat itu Muhaiman tidak menyatakan keberatan atas perubahan nama koalisi. Mengingat, semua partai anggota koalisi merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sepakat melanjutkan program Jokowi.

"Bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerja sama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak PKB, karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi," jelas dia.

Dasco menegaskan, Gerindra tidak akan pernah melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB. "Kami tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, mengaku jengkel saat mengetahui KKIR berganti nama jadi KIM. Sebab, pergantian nama koalisi dilakukan secara sepihak. Bahkan tak diinformasikan kepada PKB.

"Kita baca (ganti nama koalisi) justru di berita itu, dari media itu, jujur aja dewan syuro agak marah," kata dia saat ditemui di Kantor DPP PBB, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Padahal, kata Maman, KKIR sudah memiliki rumah Sekretariat Bersama (Sekber). Dia menyayangkan, PKB justru tak dikabarkan terkait perubahan nama koalisi.

"Di kita sudah punya yang namanya rumah Sekber kok, masa sih gak ngomong sama sekali," ucap dia.