Ikrar Nusa Bhakti Sebut Ada Upaya Pengerahan Aparat di Pilkada 2024
- Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti, mendorong rakyat untuk melawan intervensi aparat negara demi kemenangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi.
- Ikrar menyoroti aturan Mahkamah Konstitusi yang sering diabaikan, serta mengingatkan ancaman penguasa tiran terhadap demokrasi Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti, mengingatkan masyarakat untuk berani melawan upaya penggunaan aparat negara dalam mendukung kemenangan calon tertentu, khususnya yang didukung oleh Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo.
Seruan tersebut disampaikan dalam paparannya di Forum Demokrasi bertajuk “Selamatkan Demokrasi di Sumatra Utara,” Minggu (17/11/2024).
“Tanpa keberanian rakyat, tak kan mungkin ada perubahan. Kita harus kembalikan Indonesia ke relnya yang benar dan demokrasi kita bisa laksanakan,” ujar Ikrar Nusa Bakti dalam keterangannya yang dibagikan PDI Perjuangan.
1. Lawan penyalahgunaan aparat
Menurut Ikrar, isu ini bukan sekadar soal menang atau kalah dalam pemilu, melainkan soal menjaga demokrasi agar tidak dirusak oleh intervensi aparat negara demi kemenangan pihak tertentu.
“Ini bukan soal menang atau kalah dalam pemilu. Tapi bagaimana kita melawan penggunaan aparat negara, aparat desa, aparat ASN, digunakan hanya untuk kemenangan calon yang didukung oleh Jokowi,” ucap dia.
Ikrar juga menyoroti adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara tegas melarang pejabat negara, polisi, TNI, hingga aparat desa/kelurahan terlibat dalam pilkada. Namun, ia mengkritik aturan tersebut sering diabaikan.
2. Demokrasi Indonesia menghadapi ancaman
Ikrar mengingatkan, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius dari penguasa tiran. Ia mendefinisikan tiran sebagai penguasa yang merasa dirinya berada di atas semua kekuasaan lain, seperti Raja Louis XIV di Prancis yang pernah berkata, “Negara adalah saya.”
“Sayangnya, ini terjadi pada kita sejak 2023, ketika seorang penguasa merasa dialah yang paling tertinggi sehingga menentukan apa yang harus dilakukan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sampai sekarang ini masih terasa. Tanya saja warga Indonesia yang tinggal di wilayah Sumut, Jateng, Jakarta, Bali. Maka kita harus jaga bagaimana kedaulatan rakyat benar-benar bisa dilaksanakan,” kata Ikrar.
3. Penting melawan penguasaan demokrasi
Ikrar juga menekankan pentingnya melawan penguasaan demokrasi oleh segelintir pihak.
“Mengapa tirani ini harus dipatahkan? Masa Indonesia yang satu untuk semua dan semua untuk satu, masa kalah dengan penguasaan oleh satu keluarga?” ujar dia.
Ikrar mengingatkan kembali perjuangan rakyat bersama TNI dan Polri pada 1997/1998 untuk mengubah Indonesia dari negara otoriter menjadi negara demokratis. Namun, ia menyayangkan, demokrasi yang diperjuangkan saat itu hanya bertahan selama 26 tahun.
