Mukernas PPP: Suharso Monoarfa Tanpa Lawan Gantikan Romahurmuziy
Jakarta, IDN Times - Partai Persatuan Pembangun (PPP) hari ini menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) yang mengagendakan pengukuhan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum yang baru.
Sekretaris Jendral DPP PPP Arsul Sani menyebut, dalam mukernas itu tidak mungkin memunculkan nama lain selain Suharso Monoarfa yang saat ini sudah ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum.
1. Penunjukan Suharso berdasarkan AD/ART partai PPP
Penunjukan Suharso tersebut dikatakannya telah sesuai dengan AD/ART dan telah mendapat persetujuan dari rapat pengurus harian DPP PPP yang dihadiri oleh majelis tinggi partai.
“Pertanyaannya kalau di mukernas muncul nama baru bisa atau gak? Tidak bisa, karena posisi mukernas hanya mengukuhkan atau tidak mengkuhkan,” ujar Arsul Sani di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
2. Pengukuhan Plt Ketum hanya bisa dilakukan melalui mukernas
Digelarnya mukernas dikatakan Arsul adalah syarat wajib berdasarkan AD/ART partainya di mana seorang Plt Ketua Umum hanya bisa dikukuhkan melalui cara tersebut.
"Makanya hari ini kita laksanakan mukernas khusus dengan agenda mengesahkan keputusan rapat pengurus harian," ujarnya.
3. Menunjuk Plt Ketum agar PPP kembali stabil
Lebih jauh ia menjelaskan, mukernas sendiri digelar untuk mempercepat stabilisasi partai sepeninggal Romahurmuziy yang dicokok KPK karena terjaring operasi tangkap tangan.
“Tetapi bukan kemudian mengusung nama alternatif, kenapa begitu? Karena kalau mukernas saya tidak mau mengukuhkan si A yang jadi, maka yang harus dilakukan adalah perintah kepada pengurus harian untuk rapat lagi gitu. Jadi bukan kemudian mukernas mengadili sendiri atau mengangkat sendiri,” jelasnya.
4. Sebelumnya, Rudiman menyebut bahwa penunjukan Suharso tidak sah
Hal ini dilakukan juga untuk menjelaskan pernyataan Ketua DPP PPP Rudiman yang mengatakan penunjukan Suharso sebagai Plt Ketua Umum PPP tidak sesuai dalam AD/ART PPP.
“Suharso itu tidak bersyarat. Pengangkatan Suharso kalau dilaksanakan di mukernas itu langgar AD/ART, inkonstitusional,” ujar Rudiman beberapa waktu lalu.
