Panaskan Mesin Jelang 2029, PKB Lantik Pengurus Lembaga Kaderisasi

- PKB melantik pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB untuk menjaring kader muda dan meningkatkan elektoral pada kontestasi Pemilu 2029.
- Kaderisasi diperlukan agar stok kader dengan kualitas berintegritas terus melimpah dan bertujuan untuk memastikan ideologi PKB tetap menjadi rujukan dalam organisasi
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, melantik jajaran pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Lembaga ini dipersiapkan untuk menjaring kader muda PKB dan meningkatkan elektoral pada kontestasi Pemilu 2029.
Pelantikan jajaran pengurus ini diselenggarakan di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025). Muhaimin menunjuk elite PKB sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin sebagai Ketua LKN DPP PKB.
Dalam sambutannya, Zainul menyebut, LKN DPP PKB menargetkan ada 270 ribu kader baru hingga akhir tahun 2025.
“Perlu kami sampaikan dan kami laporkan, sampai dengan akhir Desember 2025, LKN menargetkan 3.734 angkatan kaderisasi, dengan total peserta mencapai kurang lebih 270 ribu kader,” ujar Zainul.
1. Upaya agar stok kader tetap melimpah dan melawan orientasi politik jangka pendek

Zainul menjelaskan sejumlah urgensi mengapa kaderisasi ini jadi perhatian khusus bagi DPP PKB. Ia mengatakan, kaderisasi diperlukan agar stok kader dengan kualitas berintegritas terus melimpah.
Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menjaga agar stok kader melimpah dan berkesinambungan kecuali dengan kaderisasi. Alasan lainnya, kaderisasi ini bertujuan untuk memastikan ideologi PKB tetap menjadi rujukan, referensi, dan pertimbangan utama dalam menjalankan roda organisasi.
"Kaderisasi juga merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam rangka melawan orientasi politik jangka pendek, yang mana politik jangka pendek ini dikuatkan dengan politik transaksional. Cita-cita para Masyaih, para kiai kita, mabadi khaira ummah, tidak akan mungkin mabadi khaira ummah, umat-umat terbaik bisa tercipta dari politik transaksional. Ini akan mungkin terjadi. Jangan pernah berharap umat terbaik akan lahir di negeri ini dari model politik yang transaksional," kata Zainul.
2. Kaderisasi cara agar politik semakin sehat

Oleh karena itu, PKB meyakini kaderisasi adalah salah satu cara untuk melawan agar politik di Indonesia menjadi lebih sehat. Menurut Zainul, politik transaksional hanya akan mengarahkan kepada politik jalan buntu yang isinya hanya akumulasi.
"Politik transaksional tidak akan pernah bicara soal distribusi, isinya adalah akumulasi-akumulasi. Begitu politik dijalankan sebagai cara untuk mengakumulasi, maka politik jalan buntu itu tidak lebih menempatkan politik tidak lebih dari sekadar pesugihan. Di mana-mana yang namanya pesugihan, pasti hukum alamnya memakan tumbal. Tumbal pertama dari politik pesugihan adalah rakyat, semakin jauh dari kemandirian, kesejahteraan, kemakmuran," tutur dia.
"Kita juga perlu ingat bahwa politik pesugihan tidak akan pernah berhenti memakan tumbal sebelum tuannya sendiri ditumbalkan," kata Zainul.
3. Rebut kemenangan Pemilu 2029

Sementara, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan, semakin banyak kader yang bergabung dengan PKB, maka peluang untuk memenangkan Pemilu 2029 semakin terbuka lebar.
"2029 rebut kemenangan. Fondasi kuat. Alhamdulillah karena kuat, apapun tantangannya kita bisa atasi dengan baik. Karena fondasinya sangat kuat dan kokoh," kata dia.
Muhaimin mengatakan, dibentuknya LKN DPP PKB ini merupakan bagian dari pendidikan politik. Salah satunya, diharapkan bisa mencegah serangan fajar yang biasa terjadi saat kontestasi pemilu.
"Ya, kita sedang mengalami masa yang agak pelik dimana transaksi politik mendominasi di dalam pemilihan-pemilihan kita oleh karena itu, serangan fajar harus kita hentikan supaya pemilih kita semakin cerdas nah satu-satunya cara agar pemilih Indonesia dalam pemilu itu cerdas, ya, melalui kaderisasi," ujar dia.
Oleh sebab itu, Muhaimin mendorong agar LKN DPP PKB ini mulai bergerak secara luas untuk menumbuhkan kesadaran politik.
"Saya minta lembaga kaderisasi nasional ini sudah tidak hanya bergerak di level kelas, di level komunitas, tapi di level publik melalui sosial media, melalui berbagai forum yang lebih luas sehingga kesadaran politik yang independen itu harus terus ditumbuhkan di masyarakat," ucap dia.
Berikut susunan kepengurusan LKN DPP PKB yang dikukuhkan!
Dewan Pembina:
1. Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Ketua Umum DPP PKB
2. Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKE
3. Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si., Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Organisasi, Kaderisasi dar Data Informasi
Dewan Pengarah:
1. KH. Abdul Mun'im DZ
2. KH. Adnan Anwar
3. Zaini Rahman
4. Yanuar Prihatin
5. Anggia Erma Rini
6. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
7. Nihayatul Wafiroh
8. Tommy Kurniawan
9. Daniel Johan
10. Idham Arsyad
11. KH. Hariri
Ketua: Zainul Munasichin
Wakil Ketua Zona Jawa: Muhammad Dawam
Wakil Ketua Zona Sumbagsel: Prana Putra Sohe
Wakil Ketua Zona Sumbagut: Faridah Farichah
Wakil Ketua Zona Kalimantan: Irma Muthoharoh
Wakil Ketua Zona Sulawesi: Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim
Wakil Ketua Zona Bali-Nusa Tenggara: Usman Husin
Wakil Ketua Zona Maluku-Papua: Indra Jaya
Wakil Ketua Bidang Penataan Kelembagaan Kaderisasi: Mahrus Ali
Wakil Ketua Bidang Pengelolaan: Badrut Tamam
Wakil Ketua Bidang Modul dan Pengembangan Kurikulum: Fuad Bahari
Wakil Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Kelulusan: Badrul Munir
Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Jejaring Kader: Andreas Marbun
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Generasi Millenial: Fauzan Amin
Wakil Ketua Bidang Lintas Agama Carolus: Nino Tindra
Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan: Fathullah Syahrul
Wakil Ketua Bidang Pekerja Migran: Ali Nurdin
Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Generasi Z: Nurul Mubin
Wakil Ketua Bidang Perempuan: Khizanaturrohmah
Sekretaris: MF Nurhuda Yusro
Wakil Sekretaris: Ahmad Riyanto
Wakil Sekretaris: Nur Kholim
Wakil Sekretaris: M. Husein
Wakil Sekretaris: Deta Anggraeni Ilyas
Wakil Sekretaris: Bustanul Arifin
Wakil Sekretaris: Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni
Wakil Sekretaris: Andi Wibowo
Wakil Sekretaris: Maya Muizatil Lutfillah
Wakil Sekretaris: Saman
Wakil Sekretaris: Enung Maryati
Wakil Sekretaris: Suprafto
Wakil Sekretaris: Ali Jaziroh
Wakil Sekretaris: Siti Suciawati Sultan
Wakil Sekretaris: Priyo Pamungkas Kustiadi
Wakil Sekretaris: Mohammad Kholil
Wakil Sekretaris: Edi Purwanto
Wakil Sekretaris: Heriadi
Wakil Sekretaris: Luluk Fadillah Muzni
Bendahara: Kaisar Abu Hanifah
Wakil Bendahara: Adil Satria