PBNU Dukung Pengurangan Risiko Kesehatan Lewat Tembakau Alternatif
Jakarta, IDN Times - Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammad Nurkhoiron, mendukung upaya pengurangan risiko kesehatan melalui tembakau alternatif.
Nurkhoiron menyebut, penggunaan produk tembakau alternatif juga bisa menjadi upaya pengurangan risiko konsumsi tembakau di Indonesia.
“Mendukung kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan yang selama ini sudah berkembang dalam kaitannya dengan nikotin, rokok, maupun harm reduction (pengurangan bahaya),” ujar Nurkhoiron dalam keterangannya, Selasa (16/5/2023).
1. PBNU tak mencari halal atau haram dalam menetapkan hukum mengonsumsi tembakau
Nurkholis menerangkan, PBNU tak mencari halal atau haram dalam menetapkan hukum mengonsumsi tembakau. Menurutnya, PBNU menghargai produk sains yang dikembangkan, yakni tembakau alternatif.
Menurut Nurkhoiron, PBNU lebih mencari sisi maslahat dari suatu inovasi dibanding langsung menetapkan hukum halal atau haram.
“Jadi tidak hanya hitam putih, tidak langsung menetapkan haram atau halal. Kita akan lihat maslahah-nya. Dalam konteks rokok, upaya harm reduction lewat produk tembakau alternatif ini yang maslahah,” kata dia.
2. PBNU dorong pemerintah memiliki sikap yang sama
Dalam kesempatan itu, Nurkholis berharap, pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan PBNU. Menurutnya, berdasarkan penelitian, produk tembakau alternatif dapat mengurangi risiko kesehatan lebih rendah 90-95 persen dari rokok konvensional.
“Dihadapkan pada produk rokok yang terus berinovasi itu, seharusnya negara bisa mengadopsi, sehingga pilihan kebijakannya seharusnya bisa lebih moderat, mengayomi beragam stakeholder," ucap dia.
3. Pemerintah diharapkan bangun infrastruktur pengembangan riset
Lebih lanjut, Nurkholis berharap, pemerintah ikut mendorong inovasi pengurangan risiko konsumsi tembakau. Dorongan itu juga perlu direalisasikan dalam bentuk membangun infrastruktur komunitas riset di kalangan akademik, dengan melibatkan multi-stakeholder yang dilakukan secara berkelanjutan.
Selain itu, Nurkholis menambahkan, masyarakat juga diharapkan diajak dalam diskusi mengenai pengurangan risiko konsumsi tembakau. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui risiko apa saja bila rutin mengonsumsi tembakau konvensional.
