Pembahasan RUU HIP Ditunda, Begini Respons Ormas Islam
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas Islam, untuk menyampaikan pandangan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini sedang menjadi perhatian publik.
Pertemuan yang berlangsung Selasa (16/6) malam tersebut, menghadirkan sejumlah tokoh di antaranya Sekjen PBNU Faizal Zaini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Perwakilan Pimpinan MUI Marsudi Suhud, dan Buya Basri Barnanda.
“Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda, setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP,” kata Ma’ruf Amin, Selasa (16/6) malam.
1. MUI minta DPR mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila
Perwakilan Pimpinan MUI Marsudi Suhud berharap, keputusan pemerintah itu dapat mencairkan suasana, terutama kepada ormas yang kontra dengan RUU tersebut.
“Terus menyikapi dan mengawal DPR selanjutnya, kalau perlu berdialog dengan DPR untuk mencabut RUU ini. Sekali lagi MUI apresiasi yang tinggi dalam menyikapi kegelisahan umat ini,” ujar Marsudi.
2. PP Muhammadiyah minta pemerintah buat pernyataan tertulis ke DPR soal penundaan RUU tersebut
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta pemerintah untuk menyampaikan pesan tertulis kepada DPR terkait penundaan RUU itu, sehingga bisa memberikan kepastian kepada masyarakat.
DPR, lanjut dia, harusnya bisa menanggapi gelombang aspirasi penolakan untuk segera menunda pembahasan RUU yang menjadi polemik di masyarakat tersebut.
“Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang dan menanggapi persoalan ini secara tegas, cerdik untuk kita fokus mengatasi persoalan pandemik COVID-19 dan senantiasa menjaga persatuan dan kerukunan umat dan bangsa,” ujar Mu’ti.
3. PBNU tegaskan Pancasila sebagai ideologi final dan mendasar
Sedangkan Sekjen PBNU Faizal Zaini menegaskan, masalah Pancasila sudah menjadi sesuatu yang final dan tidak perlu lagi ada penafsiran lain. Oleh sebab itu, ia memandang RUU Haluan Ideologi Pancasila akan berpotensi mengaburkan ideologi yang sudah ada selama ini.
“Mari kita fokus dalam upaya kita recovery COVID-19, di samping kalau ada ketidakpuasan dengan berbagai masalah ekonomi dan seterusnya maupun politik. Dalam pandangan PBNU dilakukan reformasi, kemudian penguatan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam skala kecil dan menengah,” tuturnya.
