Pemerintah Matangkan Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan
- Mendagri dan Menteri PKP akan kunjungi langsung lokasi untuk mematangkan realisasi program tersebut.
- Ada dua tipe rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat biasa dan kepala suku di Papua Pegunungan.
Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, memastikan, pemerintah terus memonitor kesiapan rencana pembangunan 2.200 rumah di kawasan Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari realisasi program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Ribka kepada awak media usai memimpin Rapat Persiapan Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (11/8/2025).
1. Mendagri dan Menteri PKP akan kunjungi langsung lokasi
Guna mematangkan realisasi program tersebut, kata dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait direncanakan bakal mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan pada Selasa (12/8/2025). Keduanya dijadwalkan melaksanakan rapat bersama pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Papua Pegunungan.
Saat ditanya mengenai perkembangan rencana tersebut, Ribka menjelaskan, seluruh tahapan teknis relatif siap.
“Sudah dipaparkan sendiri (oleh) tim. Dari Kementerian Perumahan dan Permukiman sudah (meninjau langsung) sampai ke kabupaten-kabupaten (di Provinsi Papua Pegunungan),” ujar dia.
Ia menekankan, nantinya koordinasi teknis realisasi program tersebut menjadi kewenangan gubernur dan para bupati di Papua Pegunungan. Dengan begitu, diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar.
2. Ada dua tipe untuk masyarakat biasa dan kepala suku
Sementara, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, mengatakan, nantinya pembangunan rumah tersebut terbagi menjadi dua tipe, yakni tipe 45 dan 90. Tipe 45 diperuntukkan bagi masyarakat, sedangkan tipe 90 diperuntukkan bagi kepala suku. Ia menjelaskan, tipe rumah kepala suku didesain lebih luas karena difungsikan untuk menjamu masyarakat.
“Karena kepala suku biasanya kan (ketika) ada masalah, ada persoalan kita kan datang ke rumah, kepala suku harus rapat, ruang tamu harus luas, teras harus besar. Itulah, itu yang Presiden perhitungkan dan hal ini luar biasa,” kata dia.
3. Kepala daerah setempat diminta bantu anggaran untuk perlengkapan lainnya
Secara khusus, ia juga meminta para kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan untuk membantu menyukseskan program tersebut. Termasuk dengan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan perlengkapan di dalam rumah, seperti selimut hingga kasur. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.
“Presiden sudah bantu, berarti kami dari pemerintah daerah juga punya tanggung jawab juga alat mana yang kita harus lengkapi supaya sempurna,” ujar dia.
