Pemerintah Resmi Terbitkan Permenhut 6/2026, Atur Perdagangan Karbon

15 Apr 2026, 22:38 WIB

Irfan Fathurohman

Pemerintah Resmi Terbitkan Permenhut 6/2026, Atur Perdagangan Karbon

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/4/2026). (Dok. Kemenhut)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah menerbitkan Permenhut 6/2026 sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan untuk mendukung ekonomi hijau dan target iklim nasional.
Aturan ini menindaklanjuti Perpres 110/2025 dengan memperjelas peta jalan pengurangan emisi, memperluas partisipasi masyarakat, serta menyederhanakan proses bisnis melalui sistem elektronik terstandar.
Permenhut juga mengatur perdagangan karbon internasional yang wajib disetujui pemerintah, memastikan keterlibatan masyarakat adat, menjaga kelestarian hutan, dan membuka peluang pembiayaan inovatif berkelanjutan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tahun 2025

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi dasar bagi penyusunan Permenhut tentang perdagangan karbon sektor kehutanan.

15 April 2026

Pemerintah resmi menerbitkan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan aturan ini memperkuat tata kelola perdagangan karbon dan mendukung ekonomi hijau Indonesia.

kini

Permenhut 6/2026 mulai berlaku dengan memperluas partisipasi masyarakat, mengatur transaksi internasional, serta mendorong keterlibatan sektor swasta dalam restorasi ekosistem untuk mencapai target penurunan emisi nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur tata cara perdagangan karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan.
Who?
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama jajaran Kementerian Kehutanan menjadi pihak yang mengumumkan dan menjelaskan penerapan Permenhut 6/2026 kepada publik.
Where?
Pengumuman dilakukan di Jakarta, sementara pelaksanaan aturan berlaku secara nasional pada sektor kehutanan di seluruh wilayah Indonesia.
When?
Penerbitan Permenhut diumumkan pada Rabu, 15 April 2026, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Why?
Aturan ini diterbitkan untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon, mendukung target penurunan emisi nasional, serta mendorong ekonomi hijau dan keberlanjutan hutan Indonesia.
How?
Pemerintah menetapkan sistem validasi dan verifikasi independen, pendaftaran unit karbon dalam sistem nasional, serta proses elektronik terstandar untuk mempercepat layanan dan memastikan transparansi perdagangan karbon.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah bikin aturan baru namanya Permenhut 6 Tahun 2026. Aturan ini buat jual beli karbon dari hutan supaya udara jadi lebih bersih. Menteri Raja Juli Antoni bilang ini penting biar ekonomi hijau bisa jalan. Sekarang bukan cuma perusahaan, tapi juga orang kampung dan penjaga hutan bisa ikut. Semua dicatat rapi dan bisa juga dijual ke luar negeri. Pemerintah mau hutan tetap bagus dan bumi jadi sehat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Penerbitan Permenhut 6/2026 menunjukkan langkah nyata pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan karbon yang lebih transparan dan inklusif. Aturan ini membuka kesempatan bagi masyarakat adat, kelompok perhutanan sosial, dan pemilik hutan rakyat untuk berpartisipasi, sekaligus menciptakan potensi ekonomi baru yang selaras dengan upaya menjaga kelestarian hutan serta mendukung target penurunan emisi nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan, aturan ini menjadi langkah penting dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia.

“Penerbitan Permenhut ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih kredibel, transparan, dan inklusif. Kami ingin memastikan bahwa manfaat ekonomi karbon tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan hutan Indonesia,” ujar Menhut, Raja Antoni, Rabu (15/4/2026).

1. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pengecekan langsung ke Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga dan PLG Minas di Provinsi Riau, Rabu (4/3/2026). (Dok. Kemenhut)

Raja Juli menjelaskan, Permenhut 6/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Permenhut diterbitkan guna memperkuat pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) sekaligus mendukung target penurunan emisi Indonesia.

Lewat regulasi ini, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon di sektor kehutanan.

“Salah satunya dengan menyusun peta jalan yang lebih jelas, mulai dari target pengurangan emisi, luas area yang terlibat, hingga strategi pencapaiannya agar selaras dengan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim,” ujar Menhut.

2. Memperluas pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pengecekan langsung ke Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga dan PLG Minas di Provinsi Riau, Rabu (4/3/2026). (Dok. Kemenhut)

Permenhut juga memperluas siapa saja pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa lingkungan karbon kini bisa terlibat.

Dari sisi hukum, aturan ini memberikan kepastian yang lebih jelas bagi para pelaku. Setiap unit karbon yang diperdagangkan harus melalui proses yang terstandar, seperti validasi dan verifikasi oleh lembaga independen, serta tercatat dalam sistem nasional agar tidak terjadi perhitungan ganda.

“Selain itu, proses bisnis dalam perdagangan karbon kini dibuat lebih sederhana dan terstruktur. Pengajuan dokumen, proses penilaian, hingga penerbitan sertifikat dilakukan secara elektronik dengan waktu layanan yang sudah ditentukan. Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses sekaligus meningkatkan transparansi,” ujar dia.

3. Permenhut mengatur perdagangan karbon ke luar negeri

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni (Dok. Kemenhut)

Permenhut ini juga mengatur perdagangan karbon ke luar negeri. Setiap transaksi internasional harus melalui persetujuan pemerintah agar tetap sejalan dengan kebutuhan pencapaian target emisi nasional.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha tetap diwajibkan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Kegiatan perdagangan karbon harus melibatkan masyarakat sekitar, melindungi hak masyarakat adat, serta menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.

Selain itu, pada kawasan konservasi juga memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon melalui restorasi ekosistem (ARR: Afforestation, Reforestation, and Revegetation) pada area terdeforestasi dan terdegradasi, dengan luas sekitar 1,27 juta hektare di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, serta potensi serapan karbon 4,5–50 ton CO2e per hektare per tahun.

Potensi ini membuka peluang pembiayaan inovatif melalui keterlibatan sektor swasta sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan.

“Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap perdagangan karbon sektor kehutanan bisa berjalan lebih efektif, menarik minat investasi, dan membantu Indonesia mencapai target penurunan emisi secara lebih cepat,” kata Menhut.