Perempuan Penyelamat Demokrasi Tolak Jokowi Dukung Salah Satu Paslon
Jakarta, IDN Times - Sebagai bentuk keberpihakan terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), sejumlah perempuan yang tergabung dalam Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM memperingatkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkait campur tangan dalam proses pemilihan umum (pemilu).
Anggota Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM sekaligus Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati menyoroti kecenderungan Jokowi untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu, menciptakan ketidaknetralan yang dianggap merugikan prinsip demokrasi.
"Seruan kita hari ini lebih kepada pemimpin negara, yaitu presiden dan lebih khususnya lagi Jokowi, untuk berhenti melakukan campur tangan dalam proses pemilu terutama keberpihakkan Jokowi terhadap paslon tertentu," kata Mike dalam aksi yang digelar di depan Monas, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2024).
1. Perempuan tolak pemimpin negara yang arahkan dukungungan pada paslon tertentu
Mike menekankan memang Indonesia adalah negara demokratis, di mana setiap warga memiliki hak untuk memilih sesuai dengan pilihan hati nurani mereka. Namun, dia menyayangkan jika pemimpin negara memberikan dukungan yang nyata terhadap paslon tertentu.
"Ketika presiden sebagai pemimpin negara memberikan sikap yang mengarahkan kepada paslon tertentu, kami perempuan menolak," kata dia.
Ini jadi bentuk keprihatinan terhadap potensi pengaruh pemimpin negara dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin.
2. Paslon yang didukung punya catatan pelanggaran HAM
Mike menyoroti paslon yang mendapatkan dukungan dari Jokowi, menurutnya, memiliki catatan pelanggaran HAM yang belum mendapatkan pertanggungjawaban negara.
Kaum perempuan lainnya menilai bahwa mendukung paslon dengan catatan pelanggaran HAM adalah langkah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
"Apalagi ketika paslon yang dipilih adalah paslon atau dipihak oleh Jokowi adalah paslon yang memiliki catatan pelanggaran HAM, yang itu belum mendapat pertanggungjawaban negara sampai saat ini," kata dia.
3. Kompak kenakan pakaian bernuansa ungu
Dalam aksi ini Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mengenakan pakaian bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasan.
Mimbar demokrasi ini diisi dengan pembacaan orasi, puisi dan lagi atas kondisi demokrasi yang dinilai semakin memburuk di masa reformasi pada pemerintahan Jokowi.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
