Periksa Kepala BPKH, KPK Dalami Proses Pencairan Biaya Haji

Kepala BPKH Fadlul Imansyah (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, Fadlul mengaku pemeriksaannya kali ini untuk memperdalam keterangannya pada proses penyelidikan. Ia menegaskan komitmen BPKH untuk mendukung KPK.

"Sebagai warga negara yang baik dan sebagai perwakilan dari lembaga negara, tentu saja kami mendukung sepenuhnya segala bentuk perihal untuk menegakkan undang-undang dan peraturan setiap ketentuan yang berlaku di Indonesia," ujar Fadlul.

Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)

Diketahui, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum setelah melakukan gelar perkara pada Jumat, 8 Agustus 2025. Meski sudah memulai penyidikan, belum ada sosok yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Adapun pasal yang dikenakan adalah Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Berdasarkan perhitungan sementara internal KPK, diduga kasus ini merugikan negara Rp1 triliun. Namun, hitungan ini belum melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK).

Sebelumnya, KPK juga telah menyita 1,6 juta dolar Amerika Serikat, empat mobil, serta lima tanah dan bangunan. KPK juga sudah memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Senin (1/9/2025).