Peter Gontha: Reformasi Keuangan Setelah Krisis Moneter Setengah Hati
- Peter Gontha menilai reformasi keuangan Indonesia pascakrisis 1997–1998 dilakukan setengah hati karena pemerintah hanya fokus pada restrukturisasi perbankan tanpa menstabilkan nilai tukar rupiah.
- Ia mengingat kembali krisis moneter 1997 saat rupiah anjlok dari Rp4.000 menjadi Rp17.000 per dolar AS dan upaya diskusi dengan ekonom IMF untuk mencari solusi penyelamatan ekonomi.
- Darmin Nasution menekankan pentingnya konsistensi dalam eksekusi kebijakan ekonomi, mencontohkan metode benchmarking IRS Amerika Serikat sebagai alat efektif untuk mendeteksi anomali pelaporan perusahaan.
Jakarta, IDN Times - Pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Frans Gontha, mengkritik reformasi keuangan Indonesia pascakrisis moneter 1997–1998 yang dilakukan setengah hati.
Menurut dia, pemerintah saat itu tidak mengambil langkah reformasi secara utuh untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Peter dalam agenda bedah bukunya bertajuk Kesaksian 60 Tahun Berkarya: Jejak Langkah Indonesia 1945–2026, di The Plaza IDN Headquarter, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Table of Content
1. Peter soroti krisis moneter 1997-1998 sebagai titik penting ekonomi Indonesia
Peter mengingat kembali situasi krisis moneter 1997–1998 ketika nilai tukar rupiah anjlok drastis terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Dia mengatakan, rupiah jatuh dari sekitar Rp4.000 per dolar AS hingga sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS.
Pada Desember 1997, Peter berada di Amerika Serikat bersama Felia Salim dan Desi Anwar, memutuskan untuk bertemu mantan ekonom IMF, Simon Nocera, membahas langkah penyelamatan ekonomi Indonesia.
2. Peter nilai reformasi ekonomi pascakrisis tidak dijalankan utuh
Peter menjelaskan, saat itu Simon Nocera menyampaikan dua langkah utama yang perlu dilakukan untuk memulihkan ekonomi Indonesia.
Dua langkah tersebut adalah menstabilkan rupiah terhadap dolar AS dan melakukan restrukturisasi sektor perbankan. Namun, Peter menilai Indonesia hanya menjalankan salah satu langkah saja.
“Yang dilakukan oleh Indonesia hanya restrukturisasi perbankan, tidak mem-peg dolar,” tutur Peter.
Menurut dia, langkah tersebut membuat reformasi ekonomi pascakrisis berjalan tidak optimal. “Terjadilah kita melakukan reformasi keuangan hanya setengah hati, banci. Harusnya melakukan reformasi perbankan dan juga mem-peg rupiah dengan dolar,” jelas Peter.
Pengalaman tersebut yang menurut Peter harus menjadi pelajaran penting, agar pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih komprehensif ketika menghadapi tekanan ekonomi besar di masa mendatang.
3. Darmin soroti pentingnya konsistensi eksekusi kebijakan
Dalam kesempatan itu, mantan Menko Perekonomian dan juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution turut menanggapi paparan yang disampaikan Peter.
Darmin mengatakan, tantangan ekonomi Indonesia saat ini bukan hanya soal instrumen kebijakan, tetapi juga konsistensi dalam implementasinya.
Ia mencontohkan metode benchmarking yang digunakan Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat untuk mengawasi pelaporan perusahaan.
“Mereka punya satu instrumen yang menurut saya bukan barang yang sulit untuk dikerjakan, tapi memang perlu konsistensi. Apa itu? Metodenya itu namanya benchmarking,” kata Darmin.
Menurut Darmin, metode tersebut memungkinkan pemerintah membandingkan produksi, biaya, hingga gross profit perusahaan berdasarkan benchmark industri.
Karena itu, Darmin menilai metode tersebut sebenarnya dapat membantu pemerintah untuk mendeteksi anomali dalam pelaporan perusahaan, akan tetapi implementasinya membutuhkan konsistensi dan basis data yang kuat.
