PKS Bakal Merapat ke Pemerintahan Prabowo, Gelora: Kami Santai Saja
Jakarta, IDN Times - Partai Gelora menanggapi isu PKS bakal bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Para petinggi Partai Gelora sebelumnya merupakan kader PKS.
Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, menanggapi santai soal isu tersebut. Ia menilai masuk dan keluarnya parpol ke dalam koalisi merupakan hal yang wajar.
“Kalau kita sih santai aja, kayak gitu ya. Jangan tegang dengan persoalan masuk dan keluar, gitu," kata dia saat ditemui di Gelora Media Center, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024). "Cuma menurut saya sampai tanggal 20 Oktober masih akan banyak kejutan."
1. Belum dibicarakan di internal KIM
Anis memastikan partainya akan mengikuti proses komunikasi yang berlangsung jelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Ia menyebutkan sejauh ini belum ada pembahasan secara resmi dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait isu bergabungnya PKS.
“Sampai sekarang kita belum bicarakan di KIM sebagai KIM, ya. Tetapi sebagai proses kita mengikuti saja perkembangannya. Cuma di KIM-nya sendiri kita belum membicarakan sama sekali,” kata Anis.
2. Tergantung keputusan Prabowo sebagai presiden terpilih
Anis juga menilai, adanya peluang PKS mendapat jatah kursi menteri di pemerintahan ke depan bergantung pada keputusan Prabowo ke depan.
“Itu kan nanti kita akan lihat keputusan presidennya sendiri maunya seperti apa, ya. Tapi di KIM, sebagai KIM kita belum bicarakan sama sekali, gitu lho,” ungkapnya.
3. Partai Gelora sempat tolak PKS gabung ke koalisi pengusung Prabowo-Gibran
Sebelumnya, Partai Gelora sempat menolak keras wacana PKS bergabung ke kubu Prabowo-Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik, menilai narasi kritis yang diangkat oleh PKS dan dua parpol lainnya di Koalisi Perubahan tidak lebih dari gimik untuk meraup suara.
"Apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya," ujar Mahfuz di dalam keterangan tertulis dikutip pada Sabtu (27/4/2024).
Padahal, dalam pandangannya, alasan PKS menunjukkan sinyal hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran hanya karena ingin mendapatkan jatah kursi menteri.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Seperti ada pembelahan antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata dia.
Mahfuz juga mengatakan bahwa selama berkampanye, PKS kerap melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran. "Seingat saya dalam proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata dia.
Salah satu narasi yang dibangun PKS, kata Mahfuz yakni menganalogikan Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun. Padahal, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Anies Baswedan ikut diusung oleh Partai Gerindra. Namun, mengutip data dari KPU DKI Jakarta, selain Partai Gerindra, Anies juga diusung oleh PKS di pilkada 2017.
Dalam pilkada tujuh tahun lalu itu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil meraih 3,24 juta suara warga Jakarta atau 57,95 persen. Sedangkan rival mereka, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat mendapatkan 2,35 juta suara atau 42,05 persen.
Mahfuz juga menyebut selama ini PKS kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
Salah satu contohnya, kata dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena pada 2019 memilih bergabung ke pemerintahan Jokowi. Narasi pengkhianat tersebut disebut muncul dari PKS.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata dia.
Ia menegaskan selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi. Tetapi, hal tersebut diabaikan oleh PKS.
"Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis, sudah diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo agar dihentikan," tutur Mahfuz lagi.
