PKS Belum Bahas Dukungan Pilpres 2029, Termasuk Cawapres Prabowo
- PKS patuh mandat Majelis Syuro
- Fokus utama PKS adalah memastikan keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan 2029.
- PKS berkomitmen mendukung penuh keberhasilan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 sesuai mandat dari Majelis Syuro.
- Hormati sikap partai lain soal wacana Prabowo dua periode
- PKS menghormati pilihan politik setiap partai terkait dukungan dua periode kepada Prabowo
- Partai akan melakukan musyawarah Majelis Syuro sebelum menentukan sikap terkait Pilpres
Jakarta, IDN Times — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menegaskan, hingga saat ini belum membahas sikap politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, termasuk soal kemungkinan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Mengenai Pilpres 2029, di PKS belum ada pembahasan. DPP PKS tentu akan mengikuti keputusan dari musyawarah Majelis Syuro. Sedangkan sampai saat ini musyawarah Majelis Syuro belum pernah melakukan pembahasan terkait Pilpres 2029. Jadi kami sebagai mandataris dari Majelis Syuro PKS, ya kami menjalankan mandat dari Majelis Syuro, kami akan mengikuti terkait pilpres hingga detik ini kami belum ada pembahasan,” kata dia kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
1. PKS patuh mandat Majelis Syuro
Kholid mengatakan, fokus utama PKS saat ini adalah memastikan keberhasilan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan 2029. Hal itu merupakan mandat dari Majelis Syuro PKS sebagai lembaga tertinggi pengambil keputusan.
“PKS berkomitmen mendukung penuh keberhasilan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029. Itu adalah mandat dari Majelis Syuro yang memiliki tugas, memiliki kewenangan untuk menentukan tersebut. Jadi PKS akan berkomitmen mengawal keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa akhir jabatan. Itu yang pertama,” ujarnya.
2. Hormati sikap partai lain soal wacana Prabowo dua periode
Kholid juga merespons sikap sejumlah partai politik yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan dua periode kepada Prabowo, meski tidak secara paket dengan calon pendampingnya. Ia menegaskan PKS menghormati pilihan politik setiap partai, termasuk mekanisme internal yang mereka jalankan.
“Ya kami menghormati setiap partai itu punya mekanisme internal organisasi masing-masing ya. Dan kami juga memiliki proses di dalam juga. Jadi kami akan melakukan Syuro melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Jadi kalau teman-teman partai lain kami sangat menghormati sudah memberikan pernyataan sikap dan sebagainya. Dan kami di PKS hingga detik ini kita belum melakukan pembahasan terkait Pilpres 2029,” ujarnya.
Kholid menyampaikan, yang paling penting saat ini bukan soal siapa yang akan diusung pada 2029, melainkan memastikan pemerintahan Prabowo sukses hingga akhir masa jabatan.
“Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana yang terpenting adalah Presiden Prabowo Subianto, pemerintahannya ini sukses hingga akhir masa jabatan,” katanya.
3. Approval rating bukan faktor utama
Terkait tingginya approval rating pemerintahan Prabowo yang disebut mencapai hampir 80 persen, Kholid menyatakan pihaknya tentu senang dengan tingkat kepuasan publik tersebut. Namun, ia menegaskan dukungan PKS tidak semata-mata bergantung pada angka survei.
“Kami sebagai bagian koalisi tentu senang dengan approval rating Presiden Prabowo yang cukup tinggi. Artinya kepuasan publik juga sangat baik. Tentu baik ada approval rating atau tidak ada approval rating kami berkomitmen sama-sama dengan pemerintahan untuk bisa menyukseskan program-program dari pemerintahan Pak Prabowo,” ujarnya.
Soal kapan PKS akan menentukan sikap terkait Pilpres 2029, ia menilai hal itu tidak perlu dilakukan secara terburu-buru.
“Kan ini bukan cepet-cepetan ya ini bukan cepet-cepetan jadi ya kita akan ikutin aja proses internal organisasi kita ya. Masih berapa tahun lagi sih, jadi proses internal organisasi kita akan kita jalankan sesuai dengan mekanisme AD ART,” katanya.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan antarpartai soal cepat atau tidaknya menentukan sikap politik merupakan hal yang wajar.
“Ya setiap orang kan beda-beda punya pandangan ya, ada yang bilang terlalu terburu-buru, ada yang bilang tidak ya kita setiap orang kan setiap partai punya mekanisme sendiri-sendiri. Itu yang harus kita hormati sama-sama,” imbuh dia.
.png)
