Prabowo Buka Opsi Cabut HGU untuk Bangun Hunian bagi Pengungsi Sumatra
- Prabowo minta BNPB koordinasi dengan Kementerian ATR
- Masyarakat juga bisa lakukan relokasi mandiri
- Menteri ATR siap cabut HGU lahan para pengusaha
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto membuka opsi untuk pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) tanah sementara milik sejumlah perusahaan yang berada di Pulau Sumatra. Kebijakan itu ditempuh untuk penyediaan lahan bagi hunian sementara korban banjir Sumatra. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu kemarin, nyaris 1 juta orang kini mengungsi.
Sedangkan, hunian sementara yang diusulkan oleh BNPB adalah prefabrikasi dengan luas 8X5 meter atau tipe rumah 36. Menurut Suharyanto, pengungsi lebih baik tinggal di hunian sementara ketimbang tenda pengungsi. Ia menjelaskan kepada Prabowo, harga per unit hunian sementara mencapai Rp30 juta.
"Ada WC dan kamar mandi?" tanya Prabowo kepada Suharyanto pada Minggu malam, 7 Desember 2025.
"Ada satu WC dan kamar mandi," kata Suharyanto merespons Prabowo.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai biaya untuk membangun hunian sementara Rp30 juta per unit tergolong murah. BNPB pun mengusulkan agar pengungsi tinggal di hunian sementara maksimal satu tahun.
"Setelah itu, baru dipindahkan ke hunian tetap yang lebih layak," tutur dia.
Meski begitu, Suharyanto tak menampik ada beberapa kejadian di mana para pengungsi tinggal di hunian sementara lebih dari satu tahun. Tetapi, hal itu dipicu ketidaktersediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap.
Jenderal bintang tiga dari TNI Angkatan Darat (AD) itu mengatakan butuh waktu enam bulan untuk bisa membangun hunian sementara. Tetapi, Prabowo berpesan agar pembangunan hunian sementara dilakukan lebih cepat dari enam bulan.
"Tetapi, kami meminta satgas dari TNI dan Polri (membantu pembangunan hunian sementara)," katanya.
1. Prabowo minta BNPB koordinasi dengan Kementerian ATR
Di dalam rapat terbatas yang digelar di Aceh, Prabowo mengaku yakin lahan untuk pembangunan hunian sementara pasti tersedia di Pulau Sumatra. Ia pun meminta BNPB agar berkoordinasi dengan Kementerian ATR, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan.
"Kalau perlu HGU-HGU dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada!" kata Prabowo.
Ia juga mengusulkan bila BNPB berhasil menemukan fabrikasi hunian sementara yang bagus dan terjangkau, sebaiknya hunian sementara dibuat bertingkat dua.
"Untuk mengurangi lahan juga," tutur dia.
2. Masyarakat juga bisa lakukan relokasi mandiri
Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan masyarakat juga bisa melakukan relokasi mandiri dan tidak menggantungkan ke pemerintah. "Di relokasi mandiri, masyarakat sendiri yang menentukan tanahnya. Biasanya mereka akan menghuni di sela-sela kampung," katanya.
Di forum itu, Suharyanto juga secara blak-blakan untuk membuat hunian tetap, anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp60 juta per unit hunian. "Karena kalau anggaran Rp60 juta sudah mepet, sudah sangat minim," tutur dia.
Ia mengatakan bila pengungsi ingin mengubah desain unit hunian tetap maka bisa mengeluarkan biaya sendiri. "Jadi, Rp60 juta diberikan oleh negara, bukan dalam bentuk uang melainkan rumah. Karena kami khawatir kalau diberikan Rp60 juta bisa berakhir jadi bentuk yang lain," katanya.
3. Menteri ATR siap cabut HGU lahan para pengusaha
Sementara, IDN Times menanyakan respons Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid soal kebijakan yang disampaikan oleh Prabowo soal peluang pencabutan HGU milik sejumlah pengusaha. Kementerian ATR, kata Nusron, siap mengikuti instruksi Prabowo.
"Kami siap. Artinya, bila masyarakat membutuhkan lahan untuk hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kami akan minta kepada para pengusaha yang menggunakan lahan milik negara dan dijadikan HGU-HGU di kota tersebut. Itu semua tidak ada masalah," ujar Nusron di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (8/12/2025).
Ketika ditanyakan apakah sudah dilakukan survei di lokasi mana lahan untuk hunian tetap itu akan diberikan, Nusron mengaku belum ada survei. Tetapi, ia meyakini dapat menyediakan lahan untuk hunian tetap bagi warga di 52 kabupaten yang terdampak.
