Prima Soroti Adanya Peningkatan Angka Kemiskinan di Perkotaan
- Angka kemiskinan turun secara nasional, tapi naik di perkotaan
- Pemberdayaan sebagai kunci pengentasan kemiskinan berkelanjutan
- Menko PM fokus pada pemberdayaan untuk keluar dari kemiskinan
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Wahida Baharudin Uppa menyoroti adanya peningkatan angka kemiskinan di perkotaan.
Meski begitu, Wahida menyebut, partainya mengapresiasi capaian positif dalam menurunkan angka kemiskinan nasional, sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 25 Juli 2025.
"Capaian ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih adil, dan makmur," kata dia dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
1. Angka Kemiskinan di perkotaan jadi sorotan
Wahida memaparkan, data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa pada Maret 2025.
Penurunan tajam juga tercatat pada kategori kemiskinan ekstrem, dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,38 juta jiwa, menandai langkah maju dalam memerangi ketimpangan paling parah.
Di pedesaan, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen.
"Namun, Partai Prima mencermati dengan serius adanya sedikit peningkatan angka kemiskinan di kawasan perkotaan, dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen," ujar dia.
2. Pengentasan kemiskinan berkelanjutan cuma bisa dilakukan dengan pemberdayaan
Wahida menegaskan, partainya meyakini penghapusan kemiskinan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan jalan pemberdayaan. Misalnya, memberikan rakyat alat produksi, pelatihan keterampilan, akses ke pembiayaan dan pasar, serta dukungan sistemik.
Namun, Prima juga mengingatkan, tantangan masih membayangi, khususnya di wilayah urban. Oleh karena itu, partai yang juga dinakhodai Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo ini mendorong pemerintah memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan di kota-kota besar.
Pertama, katanya, perluasan cakupan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek daring, buruh harian, dan pedagang kecil.
Kedua, penyempurnaan sistem pendataan pekerja rentan, melalui sinergi antara Pemda, Dinas Ketenagakerjaan, dan komunitas akar rumput.
"Ketiga, integrasi program BSU dengan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, agar menciptakan dampak jangka panjang dan berkelanjutan," beber dia.
"Partai PRIMA secara khusus memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial yang telah memulai transformasi fundamental dari pendekatan bantuan konsumtif menuju strategi pemberdayaan ekonomi rakyat," lanjut Wahida.
3. Menko PM: 210 ribu orang keluar dari belenggu kemiskinan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar menyebut, angka kemiskinan di Indonesia berhasil menurun. Ia memastikan akan terus memperkuat upaya pemberdayaan.
Muhaimin menegaskan, orkestrasi pemberdayaan yang dilakukan Kemenko PM bertujuan mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri.
Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin merespons rilis profil kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024.
"210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera," kata Menko Muhaimin dalam keterangannya, Jumat (25/7).
Muhaimin menjelaskan, upaya pemberdayaan turut akan difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.
Angka tersebut, berdasarkan data BPS, berhasil turun 0,40 juta orang dibandingkan September 2024.
Ia mengungkapkan, upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan Kementerian/Lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai," tuturnya.
Berdasarkan Inpres tersebut, menurut Muhaimin, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kerja sama dengan swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak.
Selain itu, Muhaimin menyatakan angka kemiskinan terbaru ini akan menjadi landasan data bagi Kemenko PM dalam mengorkestrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
