Pro Kontra Instruksi Prabowo Mengajarkan Bahasa Prancis di Sekolah
- Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis setelah pertemuannya dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris.
- Pengamat pendidikan menilai kebijakan ini terburu-buru, tanpa peta jalan pendidikan yang jelas, dan berisiko menambah beban siswa serta guru di tengah krisis literasi nasional.
- DPR dan sejumlah pihak meminta penerapan bahasa Prancis disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, serta dilakukan bertahap agar memberi manfaat nyata bagi peserta didik.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sekolah di Indonesia memberikan pembelajaran kepada siswanya. Hal itu Prabowo sampaikan usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada Kamis (28/5/2026).
Mulanya, Prabowo menyebut Indonesia dengan Prancis memiliki sejumlah persamaan. "Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron,” ujar Prabowo saat bertemu Macron di Istana Élysée, Paris dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan dirinya telah menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, hal tersebut penting untuk melihat perkembangan dunia ke depan.
“Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ucapnya.
1. Mengajarkan bahasa asing kepada siswa itu baik, tapi...
Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin mengatakan, mengajarkan bahasa asing kepada siswa itu baik. Menurutnya, apabila itu hendak dilakukan, metode ajarnya harus disesuaikan dengan era kekinian.
"Niat Presiden yang baik itu menjadi berbalik saat diterima publik. Belajar bahasa asing itu baik dan berdampak positif pada kemampuan kognitif anak didik. Namun, proses pembelajarannya harus sesuai dengan prosedur belajar bahasa asing di era sekarang," kata Totok.
Totok mengatakan, pengajaran bahasa asing tidak bisa dilakukan dengan paksaan, harus dilakukan sesuai minat siswa.
"Pendekatannya harus melalui minat si anak didik, kualifikasi gurunya, teknologi yang diterapkan, dan tujuan dari belajar bahasa asing ini. Apalagi kalau belajar banyak bahasa asing dalam waktu bersamaan. Hasilnya tidak akan maksimal dan butuh waktu lebih panjang," ujar dia.
Totok menyampaikan, belajar lebih dari satu bahasa asing akan menurunkan efektivitas dan produktivitas pembelajaran.
"Sebelumnya Presiden menyatakan akan mengajarkan bahasa Portugis saat bertemu Presiden Brasil. Kesan dari pernyataan Presiden itu menjadi negatif, karena semua tahu itu untuk menyenangkan negara sahabat saja," ucap dia.
2. Tidak ada peta jalan pendidikan yang konsisten di Indonesia
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan kurikulum tidak bisa berubah di tengah jalan. Apalagi memasukkan suatu pelajaran untuk dipelajari semua siswa secara mendadak.
"Kurikulum nasional itu dokumen strategis jangka panjang, bukan "buku catatan harian" yang isinya bisa berubah setiap kali Presiden pulang dari kunjungan luar negeri. Kalau setiap kali berkunjung ke sebuah negara lalu sistem pendidikan kita harus beradaptasi, bayangkan berapa banyak bahasa yang harus dipelajari anak-anak kita? Hari ini Prancis, kemarin Portugis, besok mungkin bahasa lain lagi tergantung negara mana yang dikunjungi," ucap Ubaid.
Ubaid menjelaskan, Indonesia kini masih dilanda krisis literasi dasar. Apalagi, siswa Indonesia dalam Program for Internasional Student Assesment (PISA), nilainya masih di bawah rata-rata.
"Jangankan fasih berbahasa Prancis atau Portugis, membaca dan memahami teks dalam bahasa ibu atau bahasa Indonesia saja jutaan anak kita masih kesulitan. Kita sedang mengalami learning crisis (krisis pembelajaran) yang akut," kata dia.
"Memaksakan bahasa asing baru di tengah karut-marut ini seperti memaksa orang yang sedang kelaparan untuk belajar tata krama meja makan ala Eropa. Ini menunjukkan adanya gap yang besar antara fantasi elite politik dengan realitas sosiologis di akar rumput," sambungnya.
Dengan adanya instruksi Presiden Prabowo, Ubaid menilai, tidak ada peta jalan yang baik oleh pemerintah dalam dunia pendidikan.
"Ini sama sekali tidak menunjukkan adanya grand design. Sebaliknya, ini adalah sinyal kuat dari absennya peta jalan (road map) pendidikan yang konsisten. Pernyataan-pernyataan spontan ini justru mempertegas kekhawatiran publik bahwa arah kebijakan pendidikan kita sangat rapuh dan mudah terombang-ambing oleh momentum politik serta selera personal penguasa," ujar dia.
3. Paksaan belajar saat literasi belum matang, bentuk kekerasan psikologi
Lebih lanjut Ubaid menegaskan, memaksakan pelajaran baru saat literasi siswa belum matang, merupakan bagian dari kekerasan psikologi. Hal itu bisa menyebabkan anak kesulitan dalam memahami materi ajar dan tidak bisa berkembang.
"Memaksa anak mempelajari bahasa baru dengan struktur yang kompleks di saat kemampuan literasi dasar mereka belum matang adalah bentuk kekerasan psikologis. Anak tidak akan merasa pintar, mereka akan merasa bodoh dan frustrasi karena tidak mampu memahami materi," ucap dia.
Tidak hanya itu, kata Ubaid, guru juga akan menjadi terbebani dengan target administrasi akibat adanya kurikulum baru yang dianggap tak realistis.
"Guru akan semakin terbebani oleh target-target administratif kurikulum baru yang tidak realistis. Waktu mereka yang seharusnya habis untuk mendampingi anak secara emosional dan moral, justru habis untuk mengejar ketertinggalan silabus bahasa asing yang dipaksakan ini," kata dia.
Ubaid kemudian menganggap, instruksi untuk mempelajari bahasa Prancis hanya kosmetik kebijakan belaka. "Pemaksaan ini adalah bentuk kosmetik kebijakan". Elite birokrasi hanya ingin terlihat keren di atas kertas dan laporan internasional, tanpa peduli pada realitas di lapangan," ujar dia.
4. Indonesia masih kekurangan guru bahasa asing
Salah satu guru SMP di Jakarta, Adi Gunawan, mengatakan mempelajari bahasa asing memang bisa bermanfaat untuk siswa di kemudian hari. Namun, dia menyoroti masih kurangnya guru bahasa asing di Indonesia.
"Dalam satu sekolah kami saja contohnya, terdapat 5 rombel kelas bahasa Inggris hanya diajarkan satu guru dan mereka sudah belajar bahasa tersebut dari pendidikan dasar, namun hanya satu atau dua siswa yang mahir bahasa Inggris," ucap Adi.
Tidak hanya itu, Adi juga menyoroti masih minimnya gaji guru honorer di Indonesia. Apabila mata pelajaran bahasa Prancis diterapkan, belum tentu semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Guru yang berkompeten yang mau dibayar murah di sekolah swasta seperti sekolah kami, itu adalah kelangkaan," kata dia.
Menurutnya, belajar bahasa asing lebih dari satu mata pelajaran di sekolah bisa membuat siswa kurang fokus.
5. Bagaimana respons pemerintah?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, belum mau merespons terkait tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo soal penerapan bahasa Prancis. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari, juga tidak banyak bicara mengenai hal tersebut.
"Karena tentu untuk soal kurikulum pendidikan ranahnya ada di Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar Qodari.
Qodari mengatakan, masyarakat perlu mahir berbahasa asing di era globalisasi. Dia mengatakan, sejumlah sekolah juga sudah ada pelajaran bahasa asing untuk dipelajari siswanya.
"Artinya kan kita makin salah satu syarat untuk bisa maju kan tentunya kemampuan berbahasa. Dan bahasa itu gak harus, misalnya satu bahasa saja, bisa opsional kan. Di berbagai sekolah kan selain bahasa Indonesia sekarang juga sudah ada," kata dia.
"Misalnya bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Maksudnya selain bahasa Inggris juga ada bahasa Mandarin. Jadi saya kira bahasa-bahasa yang disebut oleh Presiden kan bahasa-bahasa internasional," sambung Qodari.
6. Anggota DPR sebut penerapan bahasa Prancis di sekolah harus disusun sesuai kebutuhan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menilai penerapan bahasa Prancis di sekolah-sekolah harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, termasuk tenaga pendidik, kurikulum, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh peserta didik.
Lalu Hadrian tidak ingin publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang. Oleh karena itu, ia akan meminta penjelasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) apakah rencana ini telah menjadi prioritas pendidikan nasional ataukah masih wacana.
"Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik," kata Lalu Hadrian.
Lalu Hadrian berpandangan, penerapan bahasa Prancis tersebut bisa dilakukan secara bertahap, misalnya sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu.
"Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu," kata dia.
