Respons Istana soal KPK Dapat Laporan Anggaran MBG Jadi Rp8 Ribu
- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons laporan anggaran makan bergizi gratis (MBG) menjadi Rp8 ribu, yang seharusnya Rp10 ribu.
- Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengecek langsung ke lapangan terkait temuan KPK terkait harga bahan makanan MBG yang berbeda-beda di setiap daerah.
- Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di Badan Gizi Nasional tak menyimpang di daerah dan menyoroti potensi penyimpangan pada program tersebut.
Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat laporan anggaran makan bergizi gratis (MBG) menjadi Rp8 ribu, yang seharusnya Rp10 ribu. Hasan mengatakan, laporan itu harusnya diverifikasi terlebih dulu.
"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi," ujar Hasan kepada jurnalis, dikutip Senin (10/3/2025).
"Kemarin itu kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," sambungnya.
1. BGN janji akan cek ke lapangan
Hasan mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) juga berjanji akan mengecek langsung ke lapangan terkait temuan KPK tersebut. Sehingga, mendapat informasi yang utuh lokasi dan waktu kejadiannya.
"Perlu diketahui, bahwa harga bahan makanan MBG itu bersifat actual cost. Rata-rata di Indonesia barat memang nilainya Rp10 ribu. Tapi di Kepulauan Mentawai nilainya Rp14 ribu," ucap dia.
Hasan mengatakan, untuk rata-rata anggaran MBG di PAUD, kelas 1-4 SD di Jawa dn Sumatra Rp7-9 ribu dengan 350 kalori. Sementara, kata Hasan, di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, anggarannya bisa mencapai Rp41 ribu.
"BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten kota. Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
2. Adanya laporan disampaikan Ketua KPK
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di Badan Gizi Nasional tak menyimpang di daerah. Setyo mengaku telah mendapatkan laporan nilai makanan bergizi gratis yang tidak sesuai.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” ujar Setyo dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (7/3/2025).
3. KPK dorong transparansi program
Selain itu, KPK menyoroti potensi penyimpangan pada program tersebut. Oleh karena itu, program tersebut perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” ujar Setyo.
