Ayah Rekam Aniaya Balita, KemenPPPA Sorot Motif Ekonomi dan Pengasuhan
- Seorang ayah di Sragen ditangkap setelah menganiaya dan merekam kekerasan terhadap anak balitanya, dengan dugaan motif ekonomi serta masalah pengasuhan keluarga.
- KemenPPPA bersama kepolisian memberikan pendampingan medis dan psikologis bagi korban serta tiga saudara kandungnya, sambil menilai kapasitas pengasuhan kakek-nenek dan komunikasi dengan ibu di Taiwan.
- Tindakan kekerasan tersebut termasuk pelanggaran hukum berat menurut UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan KUHP, yang dapat dikenai sanksi pidana lebih berat karena dilakukan oleh orang tua kandung.
Jakarta, IDN Times - Seorang ayah berinisial P, 47 tahun di Gesi, Sragen, Jawa Tengah, menganiaya anak balitanya PM yang masih berusia tiga tahun pada Kamis, 19 Februari 2026. Parahnya, kekerasan ini direkam pelaku.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjelaskan anak ini dijemput paksa sang ayah saat tinggal bersama nenek dan kakeknya, karena ibunya bekerja di Taiwan selama enam bulan.
"Selama anak bersama terlapor sering mendapatkan sasaran kekerasan, dan motif sementara akibat masalah ekonomi. Pengasuhan sementara anak akan menjadi prioritas utama, termasuk asesmen kapasitas pengasuhan kakek dan nenek, serta komunikasi dengan ibu anak-anak tersebut," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Indra Gunawan, Selasa (24/2/2026).
1. Korban dan ketiga anak lain sudah diberikan pendampingan
KemenPPPA, kata Indra, sudah berkoordinasi dengan unit PPA Polres dan mendampingi korban, serta ketiga anak korban lain yakni F, 9 tahun; K, 7 tahun; dan S, 5 tahun. Selain itu, UPTD PPA juga telah melakukan pendampingan medis dan visum.
"Saat ini terlapor yang merupakan ayah korban telah ditahan sejak 21 Februari," ujar dia.
2. Hukuman fisik buat trauma berlapis
Indra mengatakan hukuman fisik adalah tindakan yang berpotensi menimbulkan penderitaan fisik dan psikis pada anak. Penderitaan fisik dapat seperti luka di tubuh maupun bagian dalam tubuh.
"Secara psikologis, hukuman fisik dapat menimbulkan trauma, rasa takut, menurunkan rasa percaya diri, dan berpotensi menyebabkan anak menjadi agresif," katanya.
3. Jerat hukum yang mengintai
Sementara, secara kacamata hukum Indonesia, tindakan kekerasan yang dilakukan P pada balitanya bisa dikategorikan kekerasan dan dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga wajib dilarang keras untuk dilakukan siapa pun, termasuk orang tua atau orang terdekat anak.
Sejumlah dasar hukum mengatur perlindungan anak dari kekerasan di Indonesia. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menjamin hak anak atas perlindungan. UU Nomor 35 Tahun 2014 melarang kekerasan dan mengatur sanksi pidana. KUHP lama Pasal 351 serta KUHP baru Pasal 466 mengatur penganiayaan, termasuk pemberatan hukuman bila pelaku orangtua kandung.
