Respons Jokowi Usai Dilaporkan ke KPK soal Putusan MK
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo merespons santai soal dirinya yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mantan pejabat atau yang sedang menjabat kepala daerah bisa mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden meski belum berusia 40 tahun.
Selain Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman; Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka; dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep juga dilaporkan ke KPK.
"Ya, itukan proses demokrasi di bidang hukum, ya, kita hormati semua proses itu," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
1. Jokowi dan keluarga dilaporkan atas dugaan kolusi nepotisme
Sebelumnya, Jokowi dan keluarganya dilaporkan dua kelompok masyarakat, yakni Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara.
"Melaporkan dugaan adanya tadi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain," ujar Koordinator TPDI Erick S Paat kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).
2. Jokowi, Ketua MK, Gibran, Kaesang punya hubungan keluarga
Erick menjelaskan, laporan ini terkait dugaan nepotisme yang dilakukan Anwar Usman karena masih punya hubungan keluarga dengan Jokowi, Kaesang, dan Gibran.
Selain itu, pelapor menilai keputusan MK yang memperbolehkan seseorang maju sebagai capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan catatan pernah menjadi kepala daerah adalah sebuah kesengajaan.
"Seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara ketua MK sebagai ketua majelis hakim dengan Presiden Jokowi, keponakannya Gibran, dan Kaesang," kata Erick.
3. KPK akan tindak lanjuti laporan
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya laporan tersebut. Selanjutnya, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Berikutnya sesuai ketentuan kami lakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat dengan analisis dan verifikasi untuk memastikan apakah memenuhi syarat dan menjadi kewenangan KPK," ujarnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
