Dua Anggota Dewan Positif COVID-19, DPRD Kota Bogor Semi Lockdown

Petugas kesehatan memakai Alat Pelindung Diri (APD) memeriksa tempat tidur pasien COVID-19 di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021) (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Atang mengatakan selain semi lockdown, pihaknya juga akan menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan tracing, tracking, dan testing.

“Kami tadi berunding dan mengambil langkah antisipatif dalam beberapa hari ke depan, yaitu dengan melakukan tracing, tracking, testing dan memberlakukan kebijakan semi lockdown kantor DPRD mulai Rabu, 23 Juni 2021 hingga Minggu, 27 Juni 2021,” kata Atang.

Default Image IDN

Atang menjelaskan kebijakan tersebut berupa pembatasan kegiatan perkantoran secara sangat ketat. Di antaranya adalah membatasi jumlah pegawai yang masuk ke kantor maksimal 25 persen. 

“Pegawai yang diperbolehkan WFO (work from office) adalah pegawai yang harus menyelesaikan pekerjaan secara mendesak, dan tidak bisa ditunda, terutama yang terkait dengan kinerja dan pelayanan DPRD. Kalau bisa, jauh di bawah 25 persen,” kata dia.

Ilustrasi rapat secara daring. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Untuk agenda rapat yang dijadwalkan digelar di gedung DPRD Kota Bogor, akan digelar secara daring melalui Zoom meeting ataupun Google meet.

“Beberapa rapat di kantor DPRD seperti pembahasan Raperda oleh Pansus maupun AKD yang memang harus menyelesaikan target-target pembahasan, akan dilakukan secara online. Sedangkan untuk pengaduan maupun aspirasi masyarakat, masih akan diterima namun dengan prokes yang ketat dan jumlah terbatas,” kata Atang.

Lebih lanjut, Atang menjelaskan, DPRD Kota Bogor juga akan melakukan tracing dan testing dengan menggelar swab tes PCR bagi anggota dan pegawai DPRD Kota Bogor yang melakukan kontak erat, dengan dua anggota DPRD yang terkonfirmasi positif virus corona.

“Semua kontak erat akan dilakukan uji swab untuk melakukan tindakan yang tepat selanjutnya. Selain itu sterilisasi dengan desinfeksi akan dilakukan reguler harian. Jadi, semua kebijakan tersebut diambil sebagai ikhtiar memperkecil penyebaran dan melakukan tindakan penanganan yang tepat, sekaligus tetap menjalankan fungsi peran dan kinerja DPRD,” kata Atang.