20 Peristiwa Politik yang Jadi Sorotan Sepanjang 2022

2. Megawati dorong kaum ibu memasak dengan metode kukus atau rebus (Maret 2022)

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ketika memberikan sambutan "Sarasehan Nasional Indonesia Muda Membaca Bung Karno" pada Selasa, 29 Juni 2021 (Tangkapan layar Megawati Institute)

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menjadi sasaran kritik kaum ibu lantaran mendorong mereka agar mengolah makanan tidak hanya dengan menggunakan minyak goreng. Saat itu, harga minyak goreng tengah melambung tinggi. Per liternya mencapai Rp25 ribu. 

Menurutnya dalam situasi harga minyak goreng yang tengah melambung, memasak makanan tidak selalu harus digoreng. Ia mengaku bingung ibu-ibu di daerah sampai rela antre dan berebut minyak goreng di pasar retail. 

"Sekarang kan hebohnya sedang urus minyak goreng. Saya itu sampai mengelus dada. Ini bukan masalah gak ada (stok minyak goreng) atau mahalnya minyak goreng. Saya itu sampai mikir, jadi tiap hari apakah ibu-ibu itu hanya menggoreng? Sampai rela begitu berebutan (minyak goreng)," ujar Megawati ketika berbicara dalam webinar bertajuk "Cegah Stunting untuk Generasi Emas Indonesia Bersama Megawati Soekarnoputri" yang diadakan Tribunews dan dikutip dari YouTube, Jumat (18/3/2022). 

Di lain waktu, Mega mengaku bingung mengapa pernyataannya itu justru dikritik dan banyak dijadikan sasaran tembak oleh para politikus. "Sudah gila republik ini! Maaf dah. Kayak saya seolah dianggap tidak berpengetahuan sama sekali soal masak memasak," ketus Mega. 

Ia bahkan bersedia adu tanding memasak dengan laki-laki. Mega mengklaim rasa masakannya selalu enak meski tanpa minyak goreng. 

"Kenapa? Karena saya memang bisa masak lho!"

Baca Juga: Mega: Sudah Gila Republik Ini, Saya Dianggap Seolah Tak Tahu Memasak!

3. Jokowi untuk kali pertama beri kode capres yang didukung di Pemilu 2024 (Mei 2022)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika menghadiri rakernas ke-5 relawan Pro Jokowi di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu, 21 Mei 2022. (www.instagram.com/@dr_moeldoko)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk kali pertama disebut memberikan kode dukungan bagi Ganjar Pranowo saat hadir di rapat kerja nasional kelima Relawan Pro Jokowi di Magelang. Ganjar terlihat ikut hadir dalam rapat tersebut.

Dalam pidatonya, Jokowi meminta kepada relawan Projo agar tetap solid dan semangat. Selain itu, tidak perlu terburu-buru menjatuhkan dukungan terhadap capres untuk Pemilu 2024. 

"Untuk urusan politik, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa. Meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini," ungkap Jokowi pada hari ini yang disambut tepuk tangan meriah dan teriakan nama Ganjar Pranowo seperti dikutip dari YouTube Palti West. 

"Sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini kok malah kelihatannya mau tergesa-gesa. Sekali lagi, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu. Baru, kita masuk ke yang namanya keputusan politik. Pasti, saya akan dengar (masukan) dari bapak atau ibu semuanya," kata dia. 

Sementara, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan Ganjar diundang dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jateng. "Kalau Pak Ganjar kan kami undang karena Beliau Gubernur Jateng. Bupati saja kami undang. Masak yang punya wilayah gak kami undang," ungkap Budi pada (20/5/2022). 

Baca Juga: Pesan Jokowi ke Relawan Projo, Singgung Ganjar soal Capres 2024

4. Koalisi Indonesia Bersatu resmi dideklarasikan dan undang Ketum ProJo (Juni 2022)

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Budi Arie Setiadi (kenakan jaket hitam) ikut hadir dalam Silaturahmi Nasional Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada 4 Juni 2022. (Tangkapan layar YouTube Golkar Indonesia)

Tiga partai politik pendukung pemerintah resmi membentuk poros bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ketiga parpol itu yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Deklarasi dilakukan di Restoran Plataran, Senayan, Jakarta Pusat. Ketiga pemimpin parpol itu juga meneken nota kesepahaman (MoU). 

"Malam ini menjadi malam yang bersejarah karena kami bertiga Partai Golkar, PAN dan PPP menandatangani kerja sama," ungkap Ketum Golkar Airlangga Hartarto kepada media.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan ke depan KIB bakal memprioritaskan politik yang tentram. Tujuannya agar tak lagi ada perpecahan di antara masyarakat.

Meski demikian, hingga kini KIB belum mengumumkan capres dan cawapres yang bakal mereka usung. Maka, tak heran bila muncul anggapan KIB sengaja dibentuk oleh Istana untuk menjadi sekoci bagi Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Ketua Umum ProJo Diundang Deklarasi KIB, Lampu Hijau untuk Ganjar?

5. Manuver Prabowo untuk dapat dukungan Jokowi, Gibran diajari berkuda (Juni 2022)

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengajari putra sulung Jokowi, Gibran Rakabumi Raka, berkuda di kediamannya di Hambalang, Bogor, Sabtu, 18 Juni 2022. (Dokumentasi tim Prabowo)

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mewujudkan janjinya untuk mengajari Wali Kota Solo Gibran Rakabumi Raka belajar naik kuda. Gibran pada Sabtu, (18/6/2022) mengunjungi kediaman Prabowo di Bukit Hambalang, Desa Bojong Koneng. Gibran tiba sekitar pukul 09:30 WIB. 

Keduanya kemudian berjalan menuju arena kuda di Padepokan Garuda Yaksa. Di sini, Prabowo memang mengoleksi sejumlah kuda. Ia mengatakan kepada Gibran mulai belajar bermain kuda di usia 52 tahun. 

"Dulu saya belajar menaiki kuda pada usia 52 tahun. Tidak ada kata terlambat untuk belajar karena berkuda adalah sunah Rasulullah SAW bagi laki-laki muslim," ungkap Prabowo seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Menurut pandangan analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, Prabowo mengundang Gibran lantaran ingin mendapatkan restu dan dukungan dari Jokowi untuk pemilu 2024. "Karena kan di dalam politik itu, kalau tidak bisa didekati secara langsung, maka pendekatan bisa dilakukan juga dari anggota keluarga," ungkap Ujang kepada IDN Times melalui telepon pada 6 Juni 2022 lalu. 

Baca Juga: Prabowo Tepati Janjinya Ajari Gibran Berkuda di Hambalang

6. Megawati tugaskan Puan safari politik ke parpol lain (Juli 2022)

Puan, Megawati, dan Prananda Prabowo saat lebaran (Instagram/@puanmaharaniri)

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan Ketum, Megawati Soekarnoputri menugaskan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk menemui ketua umum partai politik, tanpa terkecuali."Tentu tidak ada faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya Ibu Ketum temui semua ketum-ketum partai," ungkap Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (12/7/2022).

Dengan demikian, ia mengatakan, bukan tidak mungkin Puan akan menjadwalkan pertemuan dengan dua partai yang digadang-gadang sulit bekerja sama politik dengan PDI-P, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

Ia mengaku, Mega tidak memiliki pesan khusus agar Puan mengunjungi partai tertentu terlebih dahulu. "Ibu (Megawati) tidak mengatakan ini nomor siji, ini nomor dua tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu, 'Oh, saya mau sama-sama yang muda, bagaimana kalau ketemu Mas AHY (Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) bisa. Oh, kira-kira ideologinya agak berjauhan, misalnya mau ketemu Syaikhu (Presiden PKS Ahmad Syaikhu) dulu ya monggo," tutur dia. 

Puan memlih untuk menemui Ketum NasDem, Surya Paloh sebagai pilihan pertama. 

Baca Juga: Ini Langkah Puan Usai Dapat Perintah Megawati Temui Ketum parpol

7. Mendag yang juga Ketum PAN bagikan minyak goreng sambil kampanye putrinya (Juli 2022)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan ketika membagi-bagikan minyak curah kemasan, Minyak Kita pada 9 Juli 2022 di Lampung. (www.instagram.com/@amanatnasional)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan secara terang-terangan membagikan minyak goreng kemasan secara gratis kepada warga di Lampung. Minyak goreng kemasan yang dibagikan memiliki jenama Minyak Kita yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan. Zulkifli kini diketahui menjabat sebagai Menteri Perdagangan. 

Maka, muncul tudingan bahwa pria yang akrab disapa Zulhas itu menggunakan produk minyak goreng dari pemerintah untuk mengampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri. Futri diketahui bakal maju sebagai anggota DPR dari dapil Lampung. 

Tetapi, juru bicara muda PAN, Dimas Prakoso Akbar, mengklarifikasi aksi bagi-bagi minyak goreng kemasan itu adalah kegiatan partai dan bukan Kementerian Perdagangan.

"Pernyataan yang disampaikan oleh Zulhas, dalam rangka kegiatan yang digelar oleh PAN bukan oleh Kementerian Perdagangan atau bersifat kenegaraan. Makanya, kegiatan itu dinamakan PAN sar murah," ungkap Dimas kepada IDN Times ketika dihubungi melalui telepon.

Kegiatan itu, kata Dimas, juga digelar pada akhir pekan dan bukan hari kerja. Menurutnya, pernyataan Zulhas agar memilih putrinya, Futri, adalah sesuatu yang lumrah. Hal itu lantaran pernyataan tersebut disampaikan dalam forum acara partai. 

Dimas mengklarifikasi bahwa Kemendag tak pernah menyimpan stok minyak goreng. Hal itu berbeda dengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Minyak Kita yang dibagikan oleh Zulhas kepada warga di Lampung diperoleh dengan cara membeli dari distributor lokal. 

"Jadi, itu diperoleh dari distributor minyak lokal yang ada di Lampung," kata Dimas.

Baca Juga: Zulhas dan Anaknya Bagi Migor, Jubir Muda PAN: Beli dari Dana Pribadi 

8. Relawan Pro Jokowi gelar Musyawarah Rakyat Perdana untuk jaring nama capres 2024 (Agustus 2022)

Konferensi pers Musyawarah Rakyat (Musra) IV Relawan Jokowi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sejumlah organisasi relawan Jokowi menggelar musyawarah rakyat (musra) di seluruh provinsi di Indonesia untuk menentukan calon presiden (capres) yang didukung pada Pilpres 2024. Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia Panel Barus mengatakan musyawarah berawal di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Agustus dan berakhir di Jakarta pada Maret 2023.

Barus menyebut musra merupakan wadah bagi masyarakat terlibat aktif dalam menentukan kepemimpinan nasional ke depan. Mereka juga ikut menentukan program-program harapan rakyat.

Menurutnya, musra ini muncul berdasarkan arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo di Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

"Ada beberapa hal yang menjadi dasar (musra), misalnya ojo kesusu (jangan buru-buru), gali kehendak rakyat, bicara lagi kepada rakyat, dan serap aspirasi rakyat," ungkap Barus seperti dikutip dari kantor berita ANTARA. 

Barus menyebut ada jumlah minimum peserta yang terlibat musra di setiap provinsi. Misalnya, di Sulawesi Tenggara jumlah peserta minimum peserta sebanyak 3.000 orang dan harus mewakili kabupaten/kota provinsi tersebut.

"Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan di daerah yang lain jumlah pesertanya bisa berubah. Misalnya, di Jawa bisa puluhan ribu orang, tetapi minimal 3.000 orang setiap provinsi," ujarnya.

Baca Juga: Temui Relawan, Jokowi Minta agar Musra Tetap Jalan Terus

9. Partai Gerindra resmi deklarasikan Prabowo sebagai calon tunggal capres di pemilu 2024 (Agustus 2022)

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra 2022 di Sentul pada Jumat (12/8/2022). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Partai Gerindra kembali mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2024. Ini menjadi kali keempat, Prabowo mengikuti pemilu di Tanah Air. Sebelumnya di pemilu 2014 dan 2019, Prabowo kalah berturut-turut dari rivalnya, Joko Widodo. 

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo dalam Rapimnas Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022).

Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan syarat utama apabila ada parpol yang ingin berkoalisi dengan partai berlambang kepala burung garuda tersebut. Dia menegaskan, syarat tersebut ialah harus sepakat mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024.

Baca Juga: Syarat Koalisi dengan Gerindra: Wajib Usung Prabowo Capres 2024

10. Partai Gerindra-PKB resmi umumkan koalisi untuk pemilu 2024 (Agustus 2022)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai melakukan pertemuan di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (18/6/2022). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Partai Gerindra akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski begitu, hingga saat ini belum dicapai kesepakatan bahwa Prabowo Subianto bakal didampingi Muhaimin Iskandar saat pendaftaran capres-cawapres ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Tetapi, baik Partai Gerindra dan PKB telah meneken piagam deklarasi. Piagam itu dibacakan oleh Prabowo dan Muhaimin.  

“Pertama, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan Partai Gerindra dan PKB bekerja sama dalam Pemilu serentak tahun 2024,” ungkap Dasco di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada (13/8/2022). 

Poin kedua, kerja sama kedua parpol didasarkan pada visi bersama agar terjadi percepatan pembangunan untuk Indonesia secara berdaulat, adil, makmur, sejahtera dan aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia.

Poin ketiga deklarasi koalisi adalah menyatukan partai berhaluan nasionalis dan partai religius. “Untuk menghindari polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 dan dapat membuka koalisi dengan parpol lain atas persetujuan kedua belah pihak," tutur dia. 

Sementara, poin keempat, terkait kesepakatan pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari koalisi. Ketentuannya, pemilihan figur paslon capres-cawapres koalisi Gerindra-PKB merupakan keputusan dua ketua umum.

"Akan ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Dewan Pembina atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar," ujarnya.

Lalu poin terakhir, lanjut Dasco, kerja sama kedua parpol bakal dilanjutkan dengan kerja politik untuk memenangkan Pilpres 2024. "Untuk memenangkan paslon capres dan cawapres yang disepakati," kata dia lagi. 

Baca Juga: PKB dan Gerindra Makin Mesra, Dijadwalkan Daftar Bareng ke KPU

11. KPU resmi buka pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024 (Agustus 2022)

Suasana KIB yang akan daftar ke KPU pada Rabu (10/8/2022). (IDN Times/Tata Firza)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai tahapan pertama pemilu 2024. Pada periode 1-14 Agustus 2022, partai politik yang ingin ikut pemilu 2024 dibolehkan mendaftar ke KPU. Hingga Minggu, (14/8/2022), pukul 23:59, tercatat ada 40 parpol yang ikut mendaftar. 

"Pada hari ini, 14 Agustus 2022 bertepatan dengan jam 23.59 adalah batas akhir pendaftaran partai politik, maka dengan demikian kami menyatakan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 dinyatakan ditutup," ungkap Ketua KPU, Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jakarta Pusat. 

Total, ada 43 partai pemegang akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI. Tiga partai yang tak mendaftarkan diri adalah Partai Rakyat, Partai Mahasiswa, dan Partai Damai Sejahtera Pembaharuan.

Baca Juga: KPU Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Mulai 1-14 Agustus 2022

12. Suharso Monoarfa diberhentikan dari posisi Ketum PPP (Agustus 2022)

Kepala Bappenas/Menteri PPN, Suharso Monoarfa ketika berkunjung ke pabrik Airbus di Prancis pada akhir pekan lalu. (www.instagram.com/@suharsomonoarfa)

Suharso Monoarfa diberhentikan dari posisi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia diberhentikan sebagai ketum periode 2020-2025 melalui mekanisme rapat Mahkamah Partai. Tiga majelis di PPP yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan sepakat untuk memberhentikan Suharso dari posisi ketum dalam pertemuan di Bogor pada 2 September 2022-3 September 2022. 

Namun, ketika keputusan itu diumumkan, Suharso tidak ikut dalam rapat Mahkamah Partai. Ia sedang menjalani tugas ke luar negeri. Di dalam akun media sosialnya, Suharso terlihat tengah berkunjung ke Austria dan Prancis. 

Kursi ketum sementara waktu diisi oleh Mardiono selaku Plt. "Kalau kita berpatokan pada AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), maka memang plt itu meneruskan sisa masa jabatan periode yang sekarang. Itu kayak PAW (Pergantian Antar Waktu). Itu (keputusan setelah itu) kepada para pemangku kepentingan, siapa? DPW dan DPC," ungkap Wakil Ketum PPP, Arsul Sani pada (5/9/2022) di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Suharso Monoarfa Diberhentikan Sebagai Ketum PPP saat Dinas ke Luar RI

13. Dewan Kolonel dibentuk untuk dongkrak elektabilitas Puan sebagai capres (September 2022)

Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

Elektabilitas Puan Maharani sebagai capres yang berada di posisi bawah mendorong sejumlah kader melakukan improvisasi. Sebagian kader kemudian membentuk Dewan Kolonel. 

Anggota komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi mengatakan bahwa Dewan Kolonel dibentuk sebagai tempat berkumpulnya penggemar Puan Maharani.

Ia menjelaskan, Dewan Kolonel akan berupaya untuk meningkatkan elektabiltas Puan Maharani. Kelompok ini memang dibentuk untuk mempersiapkan Puan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Kelompok yang dibentuk tiga bulan lalu ini diklaim telah diketahui dan disetujui oleh Puan Maharani. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan sebagai koordinator, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng.

Namun, anggota Dewan Kolonel itu ikut diberikan peringatan keras oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Hal itu lantaran, Dewan Kolonel menyinggung isu pencapresan pada pemilu 2024. 

Baca Juga: DPP PDIP: Puan Maharani Tak Terkait dengan Pembentukan Dewan Kolonel

14. Partai Nasional Demokrat umumkan bakal usung Anies jadi capres 2024 (Oktober 2022)

Momen ketika Nasional Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk dimajukan saat pemilu 2024 pada 3 Oktober 2022. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)

Salah satu peristiwa politik yang paling membetot perhatian publik yakni saat Partai Nasional Demokrat secara terang-terangan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Deklarasi itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

Surya Paloh menitipkan bangsa Indonesia kepada Anies. Dia berharap, Anies mampu memimpin bangsa Indonesia dengan baik apabila terpilih sebagai presiden pada 2024.

"Inilah mengapa kami kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke ke depan. InsyaAllah jika saudara Anies Baswedan terpilih, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter," ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Dalam deklarasi itu, Anies terlihat duduk bersebelahan dengan Paloh. Di belakangnya, ada sejumlah pengurus DPP Partai NasDem.

Baca Juga: Jadi Capres NasDem, Anies: Kami Terima, Kami Siap!

15. PSI deklarasikan pasangan Ganjar-Yenny Wahid di pilpres 2024 (Oktober 2024)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Instagram.com/@ganjar_pranowo)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid sebagai pasangan calon di Pilpres 2024. Menurut PSI, pasangan Ganjar-Yenny cocok untuk memimpin Indonesia.

"Kombinasi Ganjar-Yenny Wahid kami nilai sebagai pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia ke depan," ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie ketika memberikan keterangan pers secara daring pada (3/10/2022). 

PSI menilai, Ganjar sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan Presiden Jokowi dalam memajukan Indonesia. Sedangkan, Yenny Wahid dinilai memiliki semangat untuk memajukan toleransi di Indonesia. Putri Gus Dur itu juga dinilai mumpuni sebagai tokoh perempuan di kursi pemimpin.

"Mbak Yenny kami nilai konsisten melanjutkan perjuangan Gus Dur yang toleran," kata dia lagi.

Grace menegaskan keputusan itu diambil berdasarkan mekanisme rembuk rakyat. Pasangan Ganjar-Yenny bukan lah pilihan elite PSI. 

Namun, usai resmi mendeklarasikan dukungan bagi Ganjar, Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tak tahu bila didukung oleh PSI. 

Baca Juga: PSI Deklarasi Capres-Cawapres 2024: Ganjar Pranowo-Yenny Wahid

16. Mahkamah Konstitusi putuskan menteri yang mau nyapres tak perlu mundur (Oktober 2022)

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK). IDN Times/Axel Joshua Harianja

Satu keputusan penting dirilis oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada (31/10/2022) dan menyangkut persiapan pemilu 2024. MK menyatakan menteri tak perlu mundur dari jabatan jika hendak mencalonkan diri sebagai presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres). Pernyataan itu tertuang dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda). MK menerima sebagian dari permohonan Partai Garuda.

Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya saat hendak nyapres. Pengecualian diberikan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walkota.

Pada putusan perkara ini, MK menambahkan jabatan yang dikecualikan. MK memasukkan menteri sebagai pejabat negara yang tak perlu mundur saat nyapres.

"... termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden," ungkap Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang daring. 

Keputusan itu berpengaruh bagi sejumlah menteri yang sudah lama diketahui bakal nyapres tak perlu mundur dari jabatannya. Beberapa menteri yang disebut-sebut bakal maju nyapres antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, hingga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Putusan MK: Menteri yang Mau Jadi Capres-Cawapres Tak Perlu Mundur 

17. Koalisi Perubahan yang hendak usung Anies sebagai capres batal dideklarasikan (November 2022)

Capres dari Partai Nasional Demokrat, Anies Baswedan ketika melakukan pertemuan dengan parpol dari koalisi Indonesia Perubahan. (Dokumentasi Partai Demokrat)

Tiga partai politik yang semula ingin mendeklarasikan Koalisi Perubahan, tiba-tiba batal dilakukan. Ketiga parpol itu yakni Nasional Demokrat, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Semula, deklarasi itu bakal digelar pada (10/11/2022) dan bertepatan dengan momen hari Pahlawan. Tetapi, deklarasi tak terjadi terwujud. 

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, memastikan bahwa deklarasi Koalisi Perubahan memang batal digelar pada 10 November 2022 lalu. Ia menyebut deklarasi bakal dilakukan pada akhir tahun. Namun, hingga di pekan terakhir tahun 2022, belum ada tanda-tanda deklarasi bakal dilakukan. 

"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," ungkap Willy kepada media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada (9/11/2022) lalu. 

Direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengatakan Koalisi Perubahan batal dideklarasikan lantaran belum tercapai kesepakatan soal siapa sosok cawapres yang bakal mendampingi Anies Baswedan. 

"Apakah AHY, ataukah Aher yang layak mendampingi Anies. Sangat rasional jika dua partai ini saling berebut cawapres karena posisinya saling mengunci," ujar Adi kepada media di Jakarta pada (10/11/2022). 

Baca Juga: Anies Baswedan Santap Siang Bareng Petinggi 3 Parpol, Bahas Apa?

18. SBY ikut hadiri resepsi pernikahan Kaesang Pangarep-Erina (Desember 2022)

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menghadiri resepsi pernikahan Kaesang-Erina di Pura Mangkunegaran pada Minggu, (11/12/2022). (www.instagram.com/@agusyudhoyono)

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlihat menghadiri acara resepsi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono pada Minggu malam (11/12/2022). SBY memenuhi janji untuk hadir usai undangan langsung diantarkan Kaesang ke Puri Cikeas pada 3 Desember 2022.

Selain itu, ini merupakan kali ketiga SBY hadir di acara pernikahan putra dan putri Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun, kali ini, SBY tidak lagi didampingi sang istri, Ani Yudhoyono, yang telah wafat.

Ia datang ke Pura Mangkunegaran didampingi kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Eddy Baskoro. 

"Saya ikut bersyukur dan berbahagia karena mendapatkan kehormatan untuk bisa menghadiri acara yang sungguh bersjarah dan penting pada Minggu malam ini. Saya juga senang karena saya mengajak Mas AHY dengan Mbak Annisa, Mas EBY dan Mbak Aliya," ungkap SBY ketika diwawancarai stasiun CNN TV, Minggu malam.

Dalam kesempatan itu, SBY mengaku punya hubungan baik dengan keluarga Jokowi. Sebab, kedua tokoh politik itu sama-sama memiliki pengalaman memimpin Indonesia. 

"Hubungan baik itu tetap terjaga. Ibunda Beliau yang sudah wafat dengan almarhumah Ibu Ani juga memiliki hubungan baik. Beberapa kali mereka pernah bertemu," katanya. 

Dalam pembicaraan itu, SBY mengaku masih teringat hingga kini kebaikan Kaesang yang bersedia datang melayat jenazah Ani Yudhoyono saat disemayamkan di KBRI Singapura pada 2019. Saat itu, Kaesang masih meneruskan studinya di Negeri Singa. 

"Saya dan keluarga tidak pernah melupakan (kebaikan) Mas Kaesang. Ketika almarhumah dipanggil oleh Allah di Singapura, waktu itu Mas Kaesang sedang studi di Singapura. Mas Kaesang sempat mengikuti salat jenazah untuk almarhumah Ibu Ani. Saya tidak pernah melupakan (perbuatan itu)," ungkap SBY. 

Baca Juga: Hadiri Resepsi, SBY Ingin Balas Kebaikan Kaesang Saat di Singapura

19. KPU tetapkan nomor urut untuk 17 parpol peserta pemilu (Desember 2022)

Ketum Partai Gelora, Anis Matta usai pengumuman nomor urut parpol. (youtube.com/KPU RI)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Rapat pleno digelar secara terbuka di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Dari 18 parpol calon peserta pemilu, Partai Ummat menjadi satu-satunya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hasil itu disampaikan langsung dalam rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Di hari yang sama, Rabu, (14/12/2022), KPU juga menetapkan dan mengumumkan nomor urut partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. 

Berikut nomor urut partai politik peserta pemilu 2024:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nasional (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Baca Juga: Sah! 17 Parpol Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya 

20. Wanita emas Hasnaeni laporkan Ketua KPU ke DKPP, tuduh lakukan pelecehan seksual (Desember 2022)

Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, Hasnaeni (dok. Humas Kejagung)

Memasuki penghujung tahun 2022, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia dilaporkan oleh Ketua Umum Parpol Republik Satu, Hasnaeni lantaran diduga telah melakukan pelecehan seksual. 

Laporan itu diterima DKPP bernomor 01-22/SET-02/XII/2022. Pelaporan dilakukan oleh kuasa hukum Hasnaeni, Farhat Abbas. Sebab, Hasnaeni saat ini sedang berada di dalam tahanan Kejaksaan Agung dengan tuduhan terlibat kasus korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020. 

Farhat menyebut sebelum dilaporkan ke DKPP, Hasnaeni telah tiga kali melayangkan somasi untuk meminta klarifikasi kepada Hasyim. Namun, tidak pernah ditanggapi. 

"Jadi, kami anggap jalan satu-satunya yakni klien kami membuat laporan sendiri (ke DKPP)," ungkap Farhat di kantor DKPP pada Kamis, (22/12/2022).

Farhat mengatakan dalam pelaporan ke DKPP, pihaknya membawa sejumlah bukti. Beberapa bukti yang dibawa antara lain pengakuan testimoni, lalu video, komunikasi pesan pendek melalui WhatsApp dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta. 

"Ada pula foto-foto kebersamaan dan sebagainya," kata dia. 

Namun, Farhat juga tak menampik adanya dugaan gratifikasi seks ke KPU agar Partai Republik Satu bisa lolos menjadi parpol peserta Pemilu 2024. "Menurut pengakuannya begitu, bahkan Ketua KPU datang ke rumah dan kantor Partai Republik Satu," ujarnya. 

Baca Juga: Wanita Emas Laporkan Ketua KPU ke DKPP soal Tuduhan Pelecehan Seksual