Cerita AHY Kenang Demokrat Dijegal saat Ingin Gabung ke Pemerintah
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang masa ketika partai dengan lambang bintang Mercy itu masih berada di luar pemerintahan. Ia mengatakan partai yang ia pimpin sesungguhnya sudah lama ingin berkontribusi di dalam pemerintahan ketika Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo masih berkuasa.
Tetapi, jalan bagi Demokrat bergabung ke pemerintahan ditutup oleh pihak tertentu. Demokrat baru bergabung ke pemerintahan pada Februari 2024 lalu. Saat itu relasi Jokowi dan PDI Perjuangan (PDIP) sudah pisah jalan.
Kini, AHY dan sejumlah kader Partai Demokrat diberi kepercayaan untuk menduduki posisi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. "Demokrat kini memiliki jalan dan ruang pengabdian yang jauh lebih luas dibandingkan 10 tahun sebelumnya," ujar AHY di Grand Ballroom TMII pada Selasa malam (21/1/2025).
Meski begitu, AHY mengajak seluruh kadernya untuk tetap bersyukur pernah menjadi oposisi selama 10 tahun. "Mari kita syukuri setelah 10 tahun kita berada di luar pemerintahan, bahkan kita menjadi oposisi. Bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tetapi setiap kali kami ingin mengambil peran-peran itu, jalan kami ditutup. Betul? Politik memang tidak mudah. Tidak ada yang perlu disesali," katanya.
1. AHY nilai keberadaan Demokrat di level legislatif dianggap belum cukup
Lebih lanjut, AHY mengakui bisa saja Demokrat berkontribusi di level legislatif saja. Tetapi, dalam pandangannya, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat juga dibutuhkan tangan di tingkat eksekutif.
"Saya juga melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia di mana pun berada, Demokrat kini berada dalam pemerintahan nasional dan diperankan dengan sangat baik. Ini adalah kesempatan yang baik," katanya.
AHY pun mengajak para kader Demokrat untuk menjadikan tahun 2025 sebagai milestone perjuangan mereka. Ia meminta agar momen berada di dalam pemerintahan tidak disia-siakan.
"5 tahun, 10 tahun ke depan, mari kita songsong masa depan kita yang lebih baik untuk bisa terus berbuat untuk masyarakat Indonesia yang kita cintai," imbuhnya.
2. AHY masuk ke pemerintah dengan duduk sebagai Menteri ATR
Sementara, Demokrat akhirnya masuk ke dalam pemerintahan ketika AHY pada Februari 2024 lalu dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini dianggap langkah yang mengejutkan oleh publik lantaran Demokrat dulu menganggap Istana pernah coba mencaplok partai tersebut.
Jokowi ketika itu menjelaskan pemilihan AHY sebagai menteri didasari karena kemampuan manajerialnya dalam urusan pertanahan. Mantan Wali Kota Solo itu menganggap AHY punya pengalaman tersebut baik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pengalaman AHY selama menjadi anggota TNI.
"Ini urusan yang berkaitan dengan menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat. Beliau juga alumni Akmil (Akademi Militer), juga pendidikan di Nanyang University, Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN. Karena ini urusan manajemen, saya rasa beliau sudah siap," ujar Jokowi pada Februari 2024 lalu.
3. Masuknya Demokrat ke pemerintahan Jokowi tak minta masukan ke PDIP
Sementara, masuknya Demokrat di penghujung pemerintahan Jokowi pada 2024, diduga kuat tidak mengajak PDI Perjuangan (PDIP) untuk berkonsultasi. Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno memandang keputusan Jokowi untuk mengajak masuk Demokrat ke kabinet, adalah hak prerogatifnya sebagai presiden.
Dia meyakini bahwa Jokowi sudah melakukan pertimbangan dengan matang sebelum memutuskan AHY masuk dalam kabinet.
"Kami melihat hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden tentu telah mempertimbangkan dengan matang," kata Hendrawan pada 22 Februari 2024 lalu.
Hal ini artinya Demokrat juga satu posisi koalisi dengan PDI-P, yakni sama-sama mendukung pemerintahan. Menanggapi posisi Demokrat kini, Hendrawan menilai Jokowi juga pasti memahami bahkan sudah mengantisipasi timbulnya asumsi politik imbas keputusannya tersebut.
"Presiden telah mempertimbangkan dengan matang, termasuk antisipasi terhadap anomali dan disrupsi politik yang mungkin terjadi," tutur dia.
