Setara Institute Sebut Situasi Anarki Jangan Jadi Alasan Kebijakan Represif
- Ketua Setara Institute, Hendardi, menolak kebijakan represif baru seperti darurat sipil atau militer sebagai respons terhadap aksi demonstrasi di Jakarta dan daerah lain.
- Situasi anarki dipicu oleh kontestasi kepentingan, ketegangan elite, avonturir politik, dan conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor penarik.
Jakarta, IDN Times – Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, mengingatkan agar situasi anarki yang terjadi tidak dijadikan dasar lahirnya kebijakan represif baru seperti darurat sipil atau darurat militer.
Hal ini merupakan respons terkait aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah lainnya sejak 25 Agustus.
"Seperti darurat sipil, darurat militer, dan pembenaran-pembenaran tindakan militer lanjutan. Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk," ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).
Menurut dia, dalam situasi seperti ini, kontestasi kepentingan terlihat jelas sebagai penggerak aksi-aksi anarki.
"Ada ketegangan elite, ada kontestasi kekuasaan, ada avonturir politik dan conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik (push factor) yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarki," ujar dia.
Hendardi mengatakan, aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur, didahului dengan peringatan keras. Namun, tindakan dengan konteks tegas bukan berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh.
"Bukan pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton. Aksi anarki yang bergulir dibiarkan akan mengundang aksi lanjutan yang menyasar pada kelompok-kelompok lain dan rentan," kata Hendardi.
Oleh karena itu, kata dia, kecepatan tindakan dan pemulihan harus disegerakan guna menjaga jiwa manusia, perekonomian, dan tidak mengundang lahirnya kebijakan represif baru.
Menurut dia, penjarahan tidak bisa dianggap sebagai bentuk demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan hukum meski kemarahan publik terhadap pejabat negara sedang tinggi.
Dia meminta publik membedakan demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, serta elemen sipil lain yang damai dengan aksi anarki yang menurut dia cenderung digerakkan pihak terlatih.
#SalingJagaSesamaWarga
