Singgung RUU Perampasan, Sudirman Said: Kenapa Tak Diputuskan?
- Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, menyoroti DPR yang pilih-pilih dalam mengesahkan undang-undang, khususnya RUU Perampasan Aset.
- Sudirman menyayangkan kenapa RUU Perampasan Aset tidak diputuskan menjadi UU, padahal bisa jadi instrumen penegakan hukum terhadap koruptor.
- Ketua umum partai politik seperti PDIP, PAN, Golkar, PKB, dan NasDem tidak bicara soal RUU Perampasan Aset saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyinggung soal DPR yang acap pilih-pilih dalam mengesahkan undang-undang, salah satunya perkara RUU Perampasan Aset.
Sudirman menyebut, RUU Perampasan Aset sebenarnya bisa jadi instrumen penegakan hukum, terutama bagi para koruptor. Dia aneh, kenapa RUU ini tak kunjung disahkan menjadi UU.
"Sebagai contoh, mengapa RUU Perampasan Aset, yang sebetulnya bisa jadi instrument penegakan hukum dan penanggung korupsi, kenapa nggak diputuskan? Tapi tiba-tiba muncul undang-undang mengubah KPK," ujar Sudirman di Cilandak, Minggu (31/8/2025).
Dengan adanya tindakan DPR yang pilih-pilih dalam mengesahkan UU ini, Sudirman tak heran rakyat merasa kecewa. Ditambah lagi, belakangan kritik rakyat dibalas dengan sikap arogan, seperti joged dan perkataan tak pantas.
"Hal-hal seperti itu menyakiti rakyat. Dan bahkan ketika demo itu muncul beberapa tahun lalu, itu kan korbannya juga banyak. Ini mengakumulasi, itu menumpuk terus," ujar Sudirman.
Terbaru, para ketua umum partai politik (parpol) irit bicara ketika ditanya soal apakah RUU Perampasan Aset dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
Mereka yang hadir ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Semua tak bicara soal RUU Perampasan Aset.
